KILAS

Alokasi Anggaran Kemensos Masih Difokuskan Pada Program Perlindungan Sosial

Kompas.com - 14/09/2020, 19:57 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020). Dok. Humas KemensosRapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).


KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial ( Kemensos) Republik Indonesia (RI) Hartono Laras menyampaikan, dalam usulan anggaran Kemensos, alokasi terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).

"Alokasi anggaran prioritas nasional dalam program perlindungan sosial mencapai Rp 91.005.985.946.000 atau 98,04 persen, selebihnya untuk dukungan manajemen," katanya.

Hartono mengatakan, jumlah anggaran tersebut tersebar di masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos.

Baca juga: Cek Data Penerima Bansos di Situs Kemensos, Ini yang Harus Disiapkan

"Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran untuk merespon dampak Covid-19 dan penguatan program yang tertunda," kata Hartono.

Adapun program yang dimaksud, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021.

"Program BST tersebut tentunya disamping program kartu sembilan bahan pokok (sembako)," kata Hartono seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kemudian, sambung Hartono, untuk Direktorat Jendral (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah cakupan komponennya.

Baca juga: Benarkah Peserta PKH yang Terima BST Rp 500.000 Diminta Mengembalikan? Ini Penjelasan Kemensos

"Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat program Asistensi Rehsos di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani 5 klater sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos," tuturnya.

Tak hanya itu, Hartono mengatakan, Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X