Pj Wali Kota Makassar Diduga Salahi Surat Izin Mendagri Terkait Mutasi Jelang Pilkada

Kompas.com - 14/09/2020, 14:21 WIB
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin Humas Pemkot MakassarPejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

MAKASSAR, KOMPAS.com – Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menganti pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar berdasarkan surat izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Hanya saja, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Makassar menemukan adanya keganjilan pada saat pelantikan yang berbeda dengan surat izin Mendagri yang tertanggal 3 September 2020.

Menurut Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, mengatakan,dalam surat izin Mendagri tercantum 32 orang pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dimutasi dan mengalami pergantian.

Baca juga: Dianggap Langgar UU Pemilu, Pj Wali Kota Makassar Terancam 6 Bulan Penjara

Sebanyak 19 orang pejabat Administrasi dan 13 orang pejabat pengawas yang dimutasi dan mengalami pergantian.

“Izinnya kan 32 orang, tapi yang dilantik 34 orang. Jadi ada kelebihan 2 orang yang dilantik. Nah itu yang diduga ada ketidaksesuaian surat izin dari Mendagri,” ungkap Nursari yang dikonfirmasi, Senin (14/9/2020).

Nursari juga membeberkan, saat ini tim investigasi masih melakukan penelusuran terkait mutasi jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Ada dugaan nama-nama tercantum dalam surat izin Mendagri ada yang tidak sesuai orang yang dilantik.

“Bahwa ada beberapa pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam izin Mendagri. Itu masih kita telusuri,” bebernya.

Baca juga: Pj Wali Kota Makassar Minta Mutasi Jabatan Tak Dikaitkan Politik Pilkada

Nursari menjelaskan, mutasi yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar tidak melanggar aturan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X