PSBB DKI Jakarta, Hanya 25 Persen Pegawai KPK Bekerja di Kantor

Kompas.com - 14/09/2020, 11:21 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comGedung Komisi Pemberantasan Korupsi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan penyesuaian menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyesuaian yang dilakukan antara lain menerapkan sistem kehadiran fisik dengan 25 persen pegawai saja yang bekerja di kantor KPK.

"Sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR)," kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

Baca juga: PSBB di Jakarta, Rem Darurat akibat Lonjakan Kasus Covid-19 sejak September...

Ali menuturkan, 25 persen pegawai yang bekerja di kantor pun dibagi atas dua sif kerja selama 8 jam yakni pukul 08.00-17.00 WIB dan pukul 12.00-20.00 WIB untuk hari Senin-Kamis serta pukul 08.00-17.30 WIB dan pukul 11.00-20.30 WIB untuk hari Jumat.

Ali mengatakan, dengan pemberlakuan PSBB ini maka koordinasi atau rapat para pegawai KPK akan dilaksanakan secara daring.

"Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta," ujar Ali.

Baca juga: Pengetatan PSBB DKI yang Akhirnya Didukung Pemerintah Pusat...

Kendati demikian, Ali menegaskan unit kerja pengamanan tetap melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan aset selama 1x24 jam secara terus menerus dengan sistem sif.

Ia menambahkan, KPK juga akan selalu menginformasikan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Diketahui, PSBB di wilayah DKI Jakarta kembali diberlakukan mulai Senin hari ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kapasitas gedung perkantoran khusus  akan dibatasi maksimal 25 persen dari total pegawai selama dua minggu masa PSBB.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).

“Kantor pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) di zona dengan risiko tinggi maka dibolehkan beroperasi dengan maksimal 25 persen dari total pegawai,” kata Anies.

Adapun sejauh ini KPK mencatat ada 69 pegawai dan tahanan yang telah dinyatakan positif Covid-19.

Ali menyebut, 31 orang telah dinyatakan sembuh sedangkan 38 orang lainnya masih menhalani isolasi mandiri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X