Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Buya Maarif: Batin Saya Menjerit Pak Jokowi | Mahfud: Soal PSBB Jakarta, Itu Tata Kata, Bukan Tata Negara, Kacau Akibatnya

Kompas.com - 14/09/2020, 06:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengaku terguncang usai melihat dan mendengar banyaknya dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Ia pun melayangkan pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian terkait hal ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan, persoalan utama yang terjadi di dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta terletak pada keselahan tata kata, bukan masalah tata negara.

Akibat kesalahan tersebut, sejumlah ahli ekonomi menyatakan negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 297 triliun.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Buya Maarif: batin saya menjerit Pak Jokowi

Buya Maarif menyatakan, batinnya menjerit saat melihat banyak dokter gugur sejak pandemi terjadi pada Maret 2020 lalu.

"Yang Mulia, Presiden Republik Indonesia. Sebagai salah seorang yang tertua di negeri ini, batin saya menjerit dan goncang membaca berita kematian para dokter yang sudah berada pada angka 115 pagi ini plus tenaga medis yang wafat dalam jumlah besar pula," tulis Buya mengawali pesannya, yang dikutip Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Tokoh muslim itu pun meminta Presiden agar memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menolong para dokter tersebut.

Sebab, jika hal itu terus terjadi maka hal itu akan berpengaruh terhadap penanganan sektor kesehatan di negeri ini.

Selengkapnya di sini

2. Mahfud: Soal PSBB Jakarta, itu tata kata, bukan tata negara, kacau akibatnya

Mahfud mengungkapkan, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa DKI akan menerapkan PSBB. Selain itu, ia menambahkan, penerapan PSBB memang menjadi wewenang pemerintah pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan pun dapat diterapkan dalam batas tertentu. Namun, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang menjadi persoalan.

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal yang sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," kata Mahfud, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (12/9/2020).

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," imbuh dia.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com