Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Buya Maarif: Batin Saya Menjerit Pak Jokowi | Mahfud: Soal PSBB Jakarta, Itu Tata Kata, Bukan Tata Negara, Kacau Akibatnya

Kompas.com - 14/09/2020, 06:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengaku terguncang usai melihat dan mendengar banyaknya dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Ia pun melayangkan pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian terkait hal ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan, persoalan utama yang terjadi di dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta terletak pada keselahan tata kata, bukan masalah tata negara.

Akibat kesalahan tersebut, sejumlah ahli ekonomi menyatakan negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 297 triliun.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Buya Maarif: batin saya menjerit Pak Jokowi

Buya Maarif menyatakan, batinnya menjerit saat melihat banyak dokter gugur sejak pandemi terjadi pada Maret 2020 lalu.

"Yang Mulia, Presiden Republik Indonesia. Sebagai salah seorang yang tertua di negeri ini, batin saya menjerit dan goncang membaca berita kematian para dokter yang sudah berada pada angka 115 pagi ini plus tenaga medis yang wafat dalam jumlah besar pula," tulis Buya mengawali pesannya, yang dikutip Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Tokoh muslim itu pun meminta Presiden agar memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menolong para dokter tersebut.

Sebab, jika hal itu terus terjadi maka hal itu akan berpengaruh terhadap penanganan sektor kesehatan di negeri ini.

Selengkapnya di sini

2. Mahfud: Soal PSBB Jakarta, itu tata kata, bukan tata negara, kacau akibatnya

Mahfud mengungkapkan, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa DKI akan menerapkan PSBB. Selain itu, ia menambahkan, penerapan PSBB memang menjadi wewenang pemerintah pemerintah daerah.

Perubahan kebijakan pun dapat diterapkan dalam batas tertentu. Namun, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang menjadi persoalan.

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal yang sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," kata Mahfud, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (12/9/2020).

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," imbuh dia.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com