Megawati: Saya Sedih Kalau Lihat Kader PDI-P Diambil KPK...

Kompas.com - 13/09/2020, 22:09 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih apabila ada kader partainya yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Kesedihannya semakin menjadi mengingat lembaga antirasuah itu didirikan pada saat Megawati menjabat Presiden ke-5 RI, tepatnya tahun 2002 silam.

"Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI-P yang diambil KPK. KPK itu saya yang buat loh. Jangan lupa loh. Kalau tidak percaya, lihat itu pembentukan KPK," ujar Megawati di acara pembukaan Sekolah Partai PDI-P secara virtual, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Penyidik KPK Bernama Kompol Pandu Meninggal Dunia Akibat Sakit

Ia mengatakan, KPK didirikan sedianya untuk mendisiplinkan para pemimpin negara dan rakyat agar tak terjerat korupsi.

Namun faktanya, justru paling banyak yang melakukan korupsi adalah para pejabat yang berasal dari kalangan elite.

"Mahkamah Konstitusi, KPK, itu saya buat untuk mendisiplinkan kita, kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite. Makanya saya mau teken untuk didirikannya KPK," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari Korupsi Uang

Megawati juga mengatakan bahwa pendirian KPK tidak terlepas dari ketatanegaraan di Indonesia semakin baik.

Di sisi lain, otonomi daerah semakin berkembang sehingga membutuhkan lembaga penegak hukum yang melakukan pengawasan.

"Kenapa saya mau buat KPK? Karena mekanisme ketatanegaraan Indonesia ini semakin hari sudah semakin tertata. Dari sisi ekonomi, itu sudah sangat meskipun tentu perlu diperbaiki, dari APBN, APBD, daerah harus mencari PAD," kata Megawati.

Baca juga: KPK Cium Indikasi Lahirnya Kolusi dan Korupsi di Pilkada, Ini Alasannya

"Dulu waktu otonomi daerah, aspirasi daerah supaya lebih bisa leluasa mengelola daerahnya. Itu pun waktu saya masih jadi Wakil Presdien UU itu dilontarkan, tapi mengapa kebanyakan saya lihat banyak daerah dari otonomi daerah sampai hari ini itu begitu-begitu saja," lanjut dia.

Adapun, dalam sekolah partai PDI-P gelombang tiga ini diikuti oleh 2.112 peserta dan akan dilaksanakan selama tiga hari.

Dari seluruh peserta sekolah partai, terdapat beberapa kepala daerah incumbent, antara lain dua gubernur, 22 bupati, 20 orang wakil bupati, dua orang wali kota, dan empat orang wakil wali kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X