Megawati: Saya Sedih Kalau Lihat Kader PDI-P Diambil KPK...

Kompas.com - 13/09/2020, 22:09 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih apabila ada kader partainya yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Kesedihannya semakin menjadi mengingat lembaga antirasuah itu didirikan pada saat Megawati menjabat Presiden ke-5 RI, tepatnya tahun 2002 silam.

"Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI-P yang diambil KPK. KPK itu saya yang buat loh. Jangan lupa loh. Kalau tidak percaya, lihat itu pembentukan KPK," ujar Megawati di acara pembukaan Sekolah Partai PDI-P secara virtual, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Penyidik KPK Bernama Kompol Pandu Meninggal Dunia Akibat Sakit

Ia mengatakan, KPK didirikan sedianya untuk mendisiplinkan para pemimpin negara dan rakyat agar tak terjerat korupsi.

Namun faktanya, justru paling banyak yang melakukan korupsi adalah para pejabat yang berasal dari kalangan elite.

"Mahkamah Konstitusi, KPK, itu saya buat untuk mendisiplinkan kita, kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite. Makanya saya mau teken untuk didirikannya KPK," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari Korupsi Uang

Megawati juga mengatakan bahwa pendirian KPK tidak terlepas dari ketatanegaraan di Indonesia semakin baik.

Di sisi lain, otonomi daerah semakin berkembang sehingga membutuhkan lembaga penegak hukum yang melakukan pengawasan.

"Kenapa saya mau buat KPK? Karena mekanisme ketatanegaraan Indonesia ini semakin hari sudah semakin tertata. Dari sisi ekonomi, itu sudah sangat meskipun tentu perlu diperbaiki, dari APBN, APBD, daerah harus mencari PAD," kata Megawati.

Baca juga: KPK Cium Indikasi Lahirnya Kolusi dan Korupsi di Pilkada, Ini Alasannya

"Dulu waktu otonomi daerah, aspirasi daerah supaya lebih bisa leluasa mengelola daerahnya. Itu pun waktu saya masih jadi Wakil Presdien UU itu dilontarkan, tapi mengapa kebanyakan saya lihat banyak daerah dari otonomi daerah sampai hari ini itu begitu-begitu saja," lanjut dia.

Adapun, dalam sekolah partai PDI-P gelombang tiga ini diikuti oleh 2.112 peserta dan akan dilaksanakan selama tiga hari.

Dari seluruh peserta sekolah partai, terdapat beberapa kepala daerah incumbent, antara lain dua gubernur, 22 bupati, 20 orang wakil bupati, dua orang wali kota, dan empat orang wakil wali kota.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
Tiga Pekan sejak Pengesahan, Naskah UU Cipta Kerja Terus Berubah dan Belum Bisa Diakses

Tiga Pekan sejak Pengesahan, Naskah UU Cipta Kerja Terus Berubah dan Belum Bisa Diakses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X