Kompas.com - 13/09/2020, 16:29 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai perlunya dukungan bersama bagi pelaku UMKM di Tanah Air agar bisa adaptasi dan menyesuaikan pola bisnis di era new normal. (Dok. Pertamina) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai perlunya dukungan bersama bagi pelaku UMKM di Tanah Air agar bisa adaptasi dan menyesuaikan pola bisnis di era new normal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menuturkan, pemerintah akan proaktif dalam menyikapi keputusan Pemprov DKI Jakarta mengetatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait PSBB di ibu kota yang berlaku Senin, 14 September (2020)," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).

Erick menjelaskan, dalam pengetatan PSBB DKI Jakarta terdapat kebijakan baru mengenai penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di DKI Jakarta.

Adapun pembatasan kegiatan perkantoran meliputi 11 sektor.

Baca juga: Erick Thohir Sebut 2 Skema Penyuntikan Vaksin Covid-19 pada Masyarakat

Termasuk adanya keputusan kapasitas kantor pemerintahan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dan perusahaan swasta hanya 25 persen dari total pegawai.

Erick mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah ditunjukan dengan terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan penegakan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan dan ke depannya ekonomi akan bergerak kembali," kata Erick.

Baca juga: Erick Thohir Minta Bakal Calon Kepala Daerah untuk Kampanyekan Protokol Covid-19

Erick menyatakan, faktor kesehatan lebih utama dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat saling menjaga satu sama lain.

Hal itu juga seiring dengan adanya program sosial komite yang merupakan satu kesatuan dengan kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, pemerintah tidak mungkin bisa memprioritaskan kesehatan jika ternyata masyarakat tidak bisa makan maupun sulit bekerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.