Pemerintah Pusat Dinilai Harus Membantu Pemda dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, pemerintah pusat harus membantu pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, sebuah kebijakan dinilai baik apabila jelas, sinkron, tegas, serta harus didukung dengan sumber daya yang memadai.

“Situasi seperti sekarang itu mesti di-back up,” kata Ede ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Hal itu disampaikan terkait kritik sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju terhadap rencana Pemprov DKI menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, DPR Dorong Pemeirntah Pusat dan Daerah Kompak Tekan Kasus Covid-19

Menurutnya, kepala daerah memang harus merespon apabila layanan kesehatan mulai penuh serta angka kematian yang tinggi.

Ede mengatakan, langkah pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, seperti PSBB, dilakukan dalam kerangka peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Maka dari itu, ia mempertanyakan reaksi negatif dari sejumlah menteri terhadap pemda yang menjalankan aturan.

“Sudah dicabut belum darurat kesmas, belum kan? Malah tambah darurat kalau lihat situasinya. Terus PSBB-nya dicabut ga? Enggak ada. Keppres tentang penerapan sanksi, kan perintahnya kepada seluruh gubernur, walikota, bupati,” tuturnya.

“Sekarang ada yang melaksanakan, kok malah menterinya kayak begitu, bingung saya,” sambung dia.

Baca juga: Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung Langkah Pemprov DKI Terapkan PSBB Total

Ia pun berpandangan, pemerintah pusat seharusnya menegur provinsi yang jumlah kasus Covid-19 tergolong tinggi.

Selain itu, memberi bantuan kepada daerah untuk menangani pandemi.

“‘Terus kurang apa sih, sini saya (pemerintah pusat) bantu’, kan begitu mestinya,” ucap dia.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin (14/9/2020).

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Keputusan Anies itu pun mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.