PSBB DKI Diperketat, Ahli Epidemiologi: Sudah Sesuai Regulasi, yang Tak Sesuai itu Reaksi yang Berlebihan

Kompas.com - 13/09/2020, 12:41 WIB
Petugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melaksanakan sanksi kerja sosial di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Penindakan itu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar mereka patuh terhadap kebijakan PSBB sekaligus meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPetugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melaksanakan sanksi kerja sosial di Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Penindakan itu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar mereka patuh terhadap kebijakan PSBB sekaligus meminimalisir potensi penyebaran COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, pengetatan kegiatan masyarakat melalui rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah tepat.

Hal itu dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di Ibu Kota yang terus meningkat belakangan serta tempat tidur untuk pasien Covid-19 yang mulai penuh.

Namun, ia menyoroti reaksi yang muncul terkait rencana PSBB tersebut.

“Menurut saya, semua langkah-langkah ini sudah sesuai aturan dan regulasi yang sudah ada, yang tidak sesuai itu reaksi yang berlebihan,” kata Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (13/9/2020).

Diketahui, rencana PSBB total tersebut sempat mendapat kritik dari sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: PSBB Jakarta jadi Polemik, Mahfud MD Sebut karena Penyebutan Rem Darurat

Pandu mengatakan, rencana penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan ahli epidemiologi.

Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, kesehatan publik, serta kesiapan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, langkah pengetatan kembali sudah terencana, apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Pandu merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Baca juga: Soal PSBB Jakarta, Mahfud MD: Ini Tata Kata, Bukan Tata Negara, Akibatnya Kacau

Pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur tersebut dituliskan, masa transisi dihentikan sementara apabila terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.