PSBB Jakarta jadi Polemik, Mahfud MD Sebut karena Penyebutan "Rem Darurat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB.

Akan tetapi, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang akhirnya menjadi persoalan.

"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan, " kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam, dikutip dari Antara.

"Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," sambungnya.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, DPR Dorong Pemeirntah Pusat dan Daerah Kompak Tekan Kasus Covid-19

Mahfud mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.

"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," kata Mahfud.

Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama. Namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.

"Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan," kata Mahfud.

Baca juga: Tolak PSBB, Orang Terkaya di Indonesia Kirim Surat ke Jokowi

Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun.

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," kata Mahfud.

IHSG merosot

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, kinerja IHSG yang tertekan Kamis (10/9/2020) pagi disebabkan oleh pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (9/9/2020) malam untuk kembali memperketat Pembatasan Sosiak Berskala Besar (PSBB).

Padahal menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference, Kamis.

Baca juga: Menko Airlangga: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI

"Hari ini masih tidak pasti karena annoucement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk merarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.

Baca juga: Anies: PSBB Bukan Pelarangan, tapi Pengetatan Protokol Kesehatan

Airlangga pun mengatakan, keputusan Anies untuk kembali memperketat PSBB diambil lantaran tingginya penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, penyebaran tersebut terjadi terutama melalui transportasi umum.

"DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62 persen (pasien positif Corona) di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum," ujar Airlangga.

Dia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Anies untuk mempertimbangkan lagi pemberlakukan ganjil genap sejak 10 Agustus lalu setelah sempat dicabut.

"Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil-genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," tutur Airlangga.