Menlu Retno Kembali Minta India Pulangkan WNI Jamaah Tabligh

Kompas.com - 12/09/2020, 22:55 WIB
Menlu Retno LP Marsudi KemluMenlu Retno LP Marsudi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta kerja sama pemerintah India untuk membantu memulangkan warga negara Indonesia yang tergabung dengan Jamaah Tabligh ke Tanah Air.

Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan ASEAN-India Ministerial Meeting yang dilakukan secara virtual, Sabtu (12/9/2020).

"Secara khusus saya mengangkat isu jamaah tabligh dan meminta kerja sama India agar mereka dapat segera kembali ke Indonesia dan ke beberapa negara ASEAN lainnya," kata Retno melalui telekonferensi, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: Kemenlu: 50 WNI Jamaah Tabligh yang Terjerat Hukum di India Pulang ke Tanah Air

Diketahui, terdapat 751 WNI yang masuk dalam Jamaah Tabligh di India. Kemenlu mencatat, 50 WNI lainnya telah dipulangkan ke Tanah Air.

Di sisi lain, terdapat 286 WNI Jamaah Tabligh di luar kawasan New Delhi yang masih menjalani proses hukum.

Permintaan ini merupakan yang kesekian kali. Pada Juni lalu, Retno menyatakan Indonesia meminta agar para WNI Jamaah Tabligh yang ada di India dapat segera kembali ke Tanah Air.

"Pada 19 Juni, lima Dubes ASEAN di India yaitu, Indonesia, Malaysia, Brunei (Darussalam), dan Thailand telah menulis surat kepada Menlu India. Inti surat tersebut yaitu, meminta informasi dan meminta Jamaah Tabligh dapat kembali ke negara masing-masing," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Selain menyampaikan soal Jamaah Tabligh, Retno juga menyampaikan apresiasi pada India atas fasilitas impor bahan baku obat yang diperlukan Indonesia di masa awal pandemi Covid-19.

Ke depannya, ia pun mengingatkan pentingnya membangun kapasitas sistem kesehatan khususnya dalam industri bahan baku obat dan vaksin.

"Termasuk melalui kerja sama di sektor bioteknologi dan farmasi. Kemudian kerjasama manufaktur obat-obatan dan vaksin, research and development di bidang obat-obatan dan vaksin, pembangunan industri Kesehatan melalui regulatory ekosistem," ujarnya.

Baca juga: Menlu: 431 WNI Jamaah Tabligh di India Dijatuhi Denda 5.000-10.000 Rupee

Terakhir Retno menyampaikan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Ia menilai perdamaian dan keamanan di kawasan tidak datang dengan sendirinya, oleh karena itu ASEAN dan India harus menjadi mitra dalam menjaga perdamaian.

"Karena tensi di satu tempat di kawasan akan berdampak negatif terhadap kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan yang lebih luas yaitu Indo-Pasifik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X