Satgas Covid-19 Sebut Anies Belum Koordinasi Saat Umumkan Pengetatan PSBB

Kompas.com - 12/09/2020, 12:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Akmal Taher mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum berkoordinasi dengan Satgas saat mengumumkan menarik rem darurat.

Menurut dia, Anies baru melakukan komunikasi dengan Satgas sehari setelah pengumuman itu.

"Sesudah (pengumuman) itu ada. Sebelum itu, belum (ada komunikasi) Tapi sehari setelahnya langsung ada komunikasi," kata Akmal dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9/2020).

Sejumlah menteri bidang ekonomi sebelumnya merespons negatif pengumuman Anies yang akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

Akmal mengakui memang hal tersebut tidak baik bagi publik. Perbedaan sikap antar unsur pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak terjadi.

"Memang yang seperti ini kalau bisa dihindari akan jauh lebih bagus," kata dia.

Akmal menyebut pada siang ini Satgas Covid-19 dan para menteri terkait akan menggelar rapat terkait PSBB DKI Jakarta ini. Ia berharap rapat ini bisa mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri kebingungan yang ada.

"Siang ini kita akan rapat semuanya, sehingga tak akan lama kebingungannya. Tapi akan lebih bagus kalau tidak ada kebingungan di masyarakat sejak awal," kata Akmal.

Ia pribadi memandang bahwa PSBB di DKI Jakarta harus diperketat seperti awal pandemi. Sebab, laju penularan Covid-19 di ibu kota terus naik. Sementara kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan juga terbatas.

Baca juga: Minta Anies Konsultasi dengan Pusat soal PSBB, Ridwan Kamil: Hampir Rp 300 Triliun Lari gara-gara Statement

"Kalau lihat angka memang enggak ada jalan lain untuk direm dulu," katanya.

Sebelumnya tiga menteri ekonomi Jokowi merespons negatif langkah Anies mengumumkan pengetatan PSBB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta. Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X