Wakil Ketua Kadin: Indonesia Masih Pandemi, Tak Bisa Buka Kegiatan Ekonomi Terlalu Cepat

Kompas.com - 12/09/2020, 10:47 WIB
Erwin Aksa KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOErwin Aksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Erwin Aksa mengatakan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah angka penularan masih tinggi, sehingga tidak bisa membuka kegiatan ekonomi dan sosial terlalu cepat.

"Satu orang bisa menyakitkan 5 sampai 7 orang dalam kasus (Covid-19) ini, sehingga kita tidak bisa membuka ekonomi dan kegiatan sosial kita terlalu cepat tanpa mengontrol infection rate-nya," kata Erwin dalam diskusi virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Erwin mengatakan, jika Indonesia dapat menurunkan angka kasus Covid-19 seperti negara-negara lain, maka kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali dibuka.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

Namun, ia mengingatkan, jumlah tes Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih sangat rendah dibandingkan negara lain dan sosialisasi terhadap masyarakat belum maksimal.

Selain itu, Erwin menekankan, pentingnya melakukan kontak tracing secara masif yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui orang-orang yang terjangkit Covid-19 dan melakukan penanganan.

"Nah semua ini kalau tidak terjadi, bagaimana kita mau buka ekonomi kita? Bagaimana mau kita buka sosial aktivitas kita? Kalau ini semua parameter tidak dilakukan, dan ingat status kita masih pandemi," ujarnya.

Di samping itu, Erwin menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total adalah upaya mengurangi penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bupati Bogor Perketat Wisatawan di Kawasan Puncak

Pasalnya, menurut Erwin, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta hampir penuh dalam menangani pasien Covid-19.

"Jadi saya kira mengapa kita lockdown dan sebagainya, karena Pak Anies Baswedan mendengarkan jumlah ICU di kota Jakarta sudah penuh," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Erwin sepakat Pemprov DKI harus menerapkan PSBB total dan melakukan 40.000 tes Covid-19 per hari.

"Iya 40.000 test (Covid-19), saya kira harus tetap lockdown, kedua kontak tracing harus dibangun Pak Anies," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X