Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Kadin: Indonesia Masih Pandemi, Tak Bisa Buka Kegiatan Ekonomi Terlalu Cepat

Kompas.com - 12/09/2020, 10:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa mengatakan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah angka penularan masih tinggi, sehingga tidak bisa membuka kegiatan ekonomi dan sosial terlalu cepat.

"Satu orang bisa menyakitkan 5 sampai 7 orang dalam kasus (Covid-19) ini, sehingga kita tidak bisa membuka ekonomi dan kegiatan sosial kita terlalu cepat tanpa mengontrol infection rate-nya," kata Erwin dalam diskusi virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Erwin mengatakan, jika Indonesia dapat menurunkan angka kasus Covid-19 seperti negara-negara lain, maka kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali dibuka.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

Namun, ia mengingatkan, jumlah tes Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih sangat rendah dibandingkan negara lain dan sosialisasi terhadap masyarakat belum maksimal.

Selain itu, Erwin menekankan, pentingnya melakukan kontak tracing secara masif yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui orang-orang yang terjangkit Covid-19 dan melakukan penanganan.

"Nah semua ini kalau tidak terjadi, bagaimana kita mau buka ekonomi kita? Bagaimana mau kita buka sosial aktivitas kita? Kalau ini semua parameter tidak dilakukan, dan ingat status kita masih pandemi," ujarnya.

Di samping itu, Erwin menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total adalah upaya mengurangi penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bupati Bogor Perketat Wisatawan di Kawasan Puncak

Pasalnya, menurut Erwin, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta hampir penuh dalam menangani pasien Covid-19.

"Jadi saya kira mengapa kita lockdown dan sebagainya, karena Pak Anies Baswedan mendengarkan jumlah ICU di kota Jakarta sudah penuh," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Erwin sepakat Pemprov DKI harus menerapkan PSBB total dan melakukan 40.000 tes Covid-19 per hari.

"Iya 40.000 test (Covid-19), saya kira harus tetap lockdown, kedua kontak tracing harus dibangun Pak Anies," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com