Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Edi Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini lebih serius memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan seperti PSBB yang lalu.

“Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

"Yang salah ya Pemprov sendiri," tambah dia.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bupati Bogor Perketat Wisatawan di Kawasan Puncak

Edi menegaskan PSBB Jakarta kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Pemprov diminta tidak buru-buru melakukan pelonggaran.

“Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota.

“Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu", sambung Eddy.

Baca juga: Minta Anies Konsultasi dengan Pusat soal PSBB, Ridwan Kamil: Hampir Rp 300 Triliun Lari gara-gara Statement

Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi.

“Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," ujar Edi.

Sementara itu, Juru Bicara PKPI Sonny Tulung berharap masyarakat DKI Jakarta bisa terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sonny menilai kunci keberhasilan penanganan pandemi adalah kepatuhan masyarakat.

“Kuncinya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak aman satu meter," kata dia.

Ia sekaligus menyampaikan keprihatinan PKPI atas banyaknya jumlah korban, termasuk dari tenaga kesehatan.

“Jangan lupakan pengorbahanan tenaga kesehatan. Mereka pejuang garis depan dan sekaligus Pertahanan akhir perlawanan Indonesia melawan virus Corona," kata dia.

Baca juga: Aturan Belum Jelas, Bima Arya Pertanyakan SIKM Jakarta jika PSBB Total Diterapkan

Bagi PKPI, bahaya pandemi Covid-19 ini tidak bisa diremehkan. Selain banyaknya korban dari tenaga kesehatan, PKPI juga kehilangan beberapa kader dalam pandemi ini, termasuk seorang bakal calon wakil bupati.

"Haji Lutfi Machmud yang meninggal dunia bulan lalu adalah kader kami yang maju di (Pilkada) Halmahera Selatan. Jadi PKPI tahu persis rasanya kehilangan karena virus corona,” kata dia.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies.