Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

Kompas.com - 12/09/2020, 08:56 WIB
Petugas satuan polisi pamong praja menghentikan pengendara motor yang tidak menggunakan masker saat patroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jl. Matraman Raya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan untuk masyarakat yang tidak mengunakan masker dijalanan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas satuan polisi pamong praja menghentikan pengendara motor yang tidak menggunakan masker saat patroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jl. Matraman Raya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan untuk masyarakat yang tidak mengunakan masker dijalanan.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Edi Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini lebih serius memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan seperti PSBB yang lalu.

“Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

"Yang salah ya Pemprov sendiri," tambah dia.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bupati Bogor Perketat Wisatawan di Kawasan Puncak

Edi menegaskan PSBB Jakarta kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Pemprov diminta tidak buru-buru melakukan pelonggaran.

“Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota.

“Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu", sambung Eddy.

Baca juga: Minta Anies Konsultasi dengan Pusat soal PSBB, Ridwan Kamil: Hampir Rp 300 Triliun Lari gara-gara Statement

Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi.

“Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," ujar Edi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X