Menteri Jokowi Kritisi PSBB DKI, Epidemiolog Ingatkan soal Kapasitas Layanan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Tak terkecuali oleh para menteri pembantu Presiden.

"Kebijakan PSBB DKI harus didukung sepenuhnya oleh Presiden dan pembantu-pembantunya," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Kala 3 Menteri Ekonomi Jokowi Singgung Anies soal PSBB Jakarta

Pandu mengatakan, kebijakan PSBB di DKI Jakarta dilakukan berdasarkan regulasi. Tujuannya, agar bisa menekan penularan Covid-19 yang semakin tak terkendali.

Menurut Pandu, laju penularan di DKI Jakarta yang makin tinggi ini berdampak langsung terhadap kapasitas layanan kesehatan publik.

"Kapasitas layanan kesehatan publik terlampaui oleh jumlah kasus yang butuh perawatan. Sehingga PSBB perlu dilakukan untuk menekan jumlah kasus dan kematian," tutur Pandu.

Baca juga: Hormati Kritik Menteri Jokowi, Anies Masih Kaji Pengetatan Perkantoran Saat PSBB

Ia juga mengingatkan bahwa PSBB bertujuan menekan penularan Covid-19 dengan menghentikan sementara mobilitas penduduk.

Oleh sebab itu, Pandu mengkritik pernyataan sejumlah menteri soal penerapan PSBB DKI Jakarta.

Ia menilai, jika para menteri tidak mendukung arahan Presiden, diduga ada potensi konflik kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik.

"Perlu diwaspadai karena dapat merugikan upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional," tambah Pandu.

Baca juga: Para Menteri Protes Kebijakan PSBB Jakarta, F-Gerindra DKI: Mereka Tidak Patuh Presiden

Sebelumnya, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Baca juga: Menko Airlangga: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," tutur dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.

Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB Total, Menperin Khawatir Industri Manufaktur Tertekan

Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.

Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020. Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.