Menteri Jokowi Kritisi PSBB DKI, Epidemiolog Ingatkan soal Kapasitas Layanan Kesehatan

Kompas.com - 11/09/2020, 19:29 WIB
Maskot Manusia Covid membawa poster bertulisakan data penderita Covid-19 terlihat di Halte Transjakarta Harmoni, Kamis (16/7/2020). Maskot Manusia Covid bertujuan mengingatkan penumpang Transjakarta untuk disiplin mematuhi prosedur kesehatan selama masa PSBB Transisi Tahap II berlangsung. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMaskot Manusia Covid membawa poster bertulisakan data penderita Covid-19 terlihat di Halte Transjakarta Harmoni, Kamis (16/7/2020). Maskot Manusia Covid bertujuan mengingatkan penumpang Transjakarta untuk disiplin mematuhi prosedur kesehatan selama masa PSBB Transisi Tahap II berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Tak terkecuali oleh para menteri pembantu Presiden.

"Kebijakan PSBB DKI harus didukung sepenuhnya oleh Presiden dan pembantu-pembantunya," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Kala 3 Menteri Ekonomi Jokowi Singgung Anies soal PSBB Jakarta

Pandu mengatakan, kebijakan PSBB di DKI Jakarta dilakukan berdasarkan regulasi. Tujuannya, agar bisa menekan penularan Covid-19 yang semakin tak terkendali.

Menurut Pandu, laju penularan di DKI Jakarta yang makin tinggi ini berdampak langsung terhadap kapasitas layanan kesehatan publik.

"Kapasitas layanan kesehatan publik terlampaui oleh jumlah kasus yang butuh perawatan. Sehingga PSBB perlu dilakukan untuk menekan jumlah kasus dan kematian," tutur Pandu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hormati Kritik Menteri Jokowi, Anies Masih Kaji Pengetatan Perkantoran Saat PSBB

Ia juga mengingatkan bahwa PSBB bertujuan menekan penularan Covid-19 dengan menghentikan sementara mobilitas penduduk.

 

Oleh sebab itu, Pandu mengkritik pernyataan sejumlah menteri soal penerapan PSBB DKI Jakarta.

Ia menilai, jika para menteri tidak mendukung arahan Presiden, diduga ada potensi konflik kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik.

"Perlu diwaspadai karena dapat merugikan upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional," tambah Pandu.

Baca juga: Para Menteri Protes Kebijakan PSBB Jakarta, F-Gerindra DKI: Mereka Tidak Patuh Presiden

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Nasional
PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Nasional
Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Nasional
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Nasional
Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Nasional
IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.