Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Seluruh Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Miliki Potensi Kerawanan

Kompas.com - 11/09/2020, 17:53 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 memiliki potensi kerawanan masing-masing sesuai karakteristik daerah.

“Semua wilayah dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak lanjutan 2020, tentunya semua memiliki potensi kerawanan sesuai kerakteristik masing-masing daerah,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Polri Dorong Zona Merah Miliki Penegak Protokol Kesehatan Internal

Namun, Awi tidak dapat membeberkan daerah apa saja yang termasuk kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. Ia hanya mengungkapkan unsur-unsur untuk mengukur indeks potensi kerawanan suatu daerah.

Terdapat 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator, untuk menentukan tingkat kerawanan.

Pertama, dimensi penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Variabelnya terdiri dari profesionalitas penyelenggara, profesionalitas Bawaslu atau panwas, serta profesionalitas pengamanan.

Kemudian, dimensi peserta yang terdiri dari lima variabel, yaitu potensi konflik calon, dukungan ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, serta politik identitas.

Baca juga: Polri Akan Tingkatkan Patroli Siber Pilkada 2020 untuk Cegah Hoaks

Dimensi ketiga adalah partisipasi masyarakat. Variabelnya adalah partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.

Selanjutnya, dimensi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terdiri dari, sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.

Terakhir, terdapat tiga variabel dalam dimensi ambang gangguan. Rinciannya, potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.

"Informasi tersebut dijadikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk melakukan deteksi dini dan mencegah hal yang tidak diinginkan," kata Awi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com