Polri: Seluruh Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Miliki Potensi Kerawanan

Kompas.com - 11/09/2020, 17:53 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 memiliki potensi kerawanan masing-masing sesuai karakteristik daerah.

“Semua wilayah dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak lanjutan 2020, tentunya semua memiliki potensi kerawanan sesuai kerakteristik masing-masing daerah,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Polri Dorong Zona Merah Miliki Penegak Protokol Kesehatan Internal

Namun, Awi tidak dapat membeberkan daerah apa saja yang termasuk kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan. Ia hanya mengungkapkan unsur-unsur untuk mengukur indeks potensi kerawanan suatu daerah.

Terdapat 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator, untuk menentukan tingkat kerawanan.

Pertama, dimensi penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Variabelnya terdiri dari profesionalitas penyelenggara, profesionalitas Bawaslu atau panwas, serta profesionalitas pengamanan.

Kemudian, dimensi peserta yang terdiri dari lima variabel, yaitu potensi konflik calon, dukungan ASN, dukungan partai, politik uang atau sarana prasarana, serta politik identitas.

Baca juga: Polri Akan Tingkatkan Patroli Siber Pilkada 2020 untuk Cegah Hoaks

Dimensi ketiga adalah partisipasi masyarakat. Variabelnya adalah partisipasi masyarakat dan pengaruh paslon.

Selanjutnya, dimensi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terdiri dari, sejarah konflik, kondisi geografis, media, dan karakteristik masyarakat.

Terakhir, terdapat tiga variabel dalam dimensi ambang gangguan. Rinciannya, potensi kriminalitas, administrasi kependudukan, dan gangguan kamtibmas.

"Informasi tersebut dijadikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk melakukan deteksi dini dan mencegah hal yang tidak diinginkan," kata Awi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X