Kompas.com - 11/09/2020, 17:53 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap. BBC News IndonesiaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengakui masih ada tantangan berat untuk mencapai pemilihan umum yang ramah anak.

Salah satunya, dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 nanti yang masih memungkinkan adanya keterlibatan anak-anak.

"Berbagai tantangan dalam mencapai tujuan bersama yaitu pemilu ramah anak, masih kita hadapi," kata Bintang dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang ramah anak, di Kantor Kementerian PPPA, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Menteri PPPA Nilai Keterlibatan Anak di Politik Memicu Jiwa Berkompetisi Tak Sehat

Ia mengatakan, beragam modus dan model pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik masih banyak ditemukan.

Menurut Bintang, termasuk juga belum adanya kesadaran dari orangtua, pengasuh, dan masyarakat umum dalam melindungi anak serta kurangnya perhatian dan program dari pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak-hak anak pada masa kampanye.

Bahkan, pada Pilkada 2020 juga pengawasan terhadap anak yang dilibatkan dalam kampanye dinilai lebih sulit karena kampanye kali ini akan memanfaatkan teknologi internet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Justru tahun 2020 pilkada serentak, kalau mengawasi secara fisik jauh lebih mudah daripada mengawasi anak-anak di dunia maya yang aksesnya luar biasa mudah didapatkan," kata Bintang.

"Ini PR kita bersama, PR lebih besar untuk mengawasi dan melindungi anak di Pilkada Serentak 2020," tutur dia.

Baca juga: Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye Pilkada dan Politik Praktis

Ia juga memastikan bahwa anak yang belum memiliki hak pilih tidak mempunyai kepentingan untuk dilibatkan dalam politik praktis.

Dengan demikian, berbagai upaya perlu dilaksanakan untuk memastikan tak ada lagi pelibatan anak dalam kegiatan politik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
Helm '335' dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Helm "335" dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Nasional
PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Nasional
Fakta Menarik Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, Kasus Ahok hingga Hukuman Mati

Fakta Menarik Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, Kasus Ahok hingga Hukuman Mati

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Ini 5 Daerah di NTT yang Berkatagori Level 3

PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Ini 5 Daerah di NTT yang Berkatagori Level 3

Nasional
Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.