Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penambahan Kasus Covid-19 Harian Tinggi, IDI Nilai PSBB Perlu Diperketat

Kompas.com - 11/09/2020, 15:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sempat dilonggarkan pemerintah dinilai mendesak, untuk menekan laju penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebelumnya mencatat, penambahan kasus harian mencapai 3.861 orang dalam sehari pada Kamis (10/9/2020). Penambahan tersebut menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu.

Hari ini, Satgas mengumumkan bahwa kasus positif bertambah 3.717 orang. Sehingga, akumulasi kasus positif mencapai 210.940 orang.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.737, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 210.940

"Terbukti pada awal-awal pandemi, wilayah yang menerapkan PSBB itu sedikit banyak bisa melandaikan kurvanya," kata Anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Public Relations PB IDI Halik Malik kepada Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

"Belakangan ketika PSBB dicabut, sebagian tetap PSBB tapi dilonggarkan, ada juga yang menggunakan istilah PSBB transisi, kasus-kasus kembali tinggi dan trennya meningkat lagi," imbuh dia.

Halik menekankan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak, penggunaan masker, dan rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, memang diperlukan pada level individu.

Namun, dalam kerangka yang lebih luas, diperlukan intervensi dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran tersebut di tengah masyarakat.

Baca juga: UPDATE 11 September: Pemerintah Telah Periksa 2.581.433 Spesimen Terkait Covid-19

"Ini yang perlu menjadi perhatian. Seperti di tengah-tengah masyarakat, di ruang publik. Itu akan sulit (dikendalikan) jika (ada) kegiatan berkumpul, kemudian kerumunan. Itu (sulit) dihindari," ucapnya.

Penerapan PSBB, imbuh dia, juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat dari aparat yang berwenang. Hal itu untuk memastikan bahwa masyarakat dapat secara disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com