Kompas.com - 11/09/2020, 09:54 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia kian tak terkendali. Dalam beberapa waktu terakhir bahkan penambahan kasus positif harian bahkan selalu di atas angka 3.000-an.

Diperlukan penegakkan aturan protokol kesehatan yang lebih ketat, agar pertumbuhan kasus harian dapat ditekan. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat akan kian mengabaikan protokol kesehatan yang membuat laju penyebaran kian tinggi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilansir melalui laman Covid19.go.id, terdapat penambahan 3.861 kasus positif yang dicatat pada Kamis (10/9/2020).

Penambahan kasus harian ini merupakan yang tertinggi sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Adapun, akumulasi kasus positif hingga kemarin tercatat 207.203 kasus.

Baca juga: UPDATE: Rekor Kasus Covid-19, Pusat dan Daerah Harus Koordinasi Tangani Pandemi

Rinciannya, 147.510 orang telah dinyatakan sembuh atau sudah tidak terpapar virus corona. Sementara itu, 51.237 orang masih menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah dengan berbagai kondisi.

Serta, 8.456 orang pasien yang sebelumnya positif Covid-19, dinyatakan meninggal dunia.

Angka kesembuhan turun, kematian tinggi

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, persentase tingkat kesembuhan kasus Covid-19 di Indonesia turun.

Berdasarkan data terbaru, tingkat kesembuhan hanya mencapai 71,2 persen dari total kasus yang terkonfirmasi positif. Persentase ini turun bila dibandingkan sebelumnya yang mencapai 72 persen.

Selain itu, persentase kesembuhan di Indonesia juga masih di bawah persentase kesembuhan di dunia.

Baca juga: Studi: Kerusakan Paru-paru dan Jantung dari Pasien Covid-19 Bisa Pulih

"Kasus sembuh di Indonesia 71,2 (persen) dan dunia 71,7 persen," ungkap Wiku.

Tak hanya persentase kesembuhan yang masih menjadi pekerjaan rumah, tingkat kematian akibat Covid-19 juga tinggi. Bahkan, fatality rate Indonesia yang kini tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia.

"Kasus meninggal kita 4,1 persen sementara dunia 3,24 persen," kata Wiku.

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menuturkan, tingginya penambahan kasus harian Covid-19 yang kembali dicatat Satgas Penanganan Covid-19 lantaran masyarakat sudah mengabaikan protokol kesehatan.

Ia meminta agar pemerintah dapat kembali mengingatkan masyarakat tentang bahaya Covid-19. Selain itu, daerah yang masuk ke dalam zona merah penyebaran virus corona harus menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat.

Koordinasi

Senada, Wiku mengatakan, penularan Covid-19 yang tinggi di tengah masyarakat tidak terlepas dari langkah pemerintah merelaksasi kebijakan PSBB untuk menggenjot aktivitas ekonomi.

Persoalannya, relaksasi itu tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.

Baca juga: Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia, Bali Terbanyak dengan 8 Kabupaten/Kota

Sebagai contoh, ketika PSBB diterapkan di DKI Jakarta pada 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali.

Namun, ketika PSBB transisi diterapkan dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cenderung meningkat sampai menembus angka lebih dari 1.000 kasus per hari.

Oleh karena itu, ia meminta, agar pemerintah daerah terus meningkatkan pengetesan, pelacakan dan pengobatan terhadap warga yang terpapar Covid-19.

Di samping itu, masyarakat, terutama yang tinggal di zona merah dan oranye, diminta dapat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Kami minta seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk menyamakan persepsi agar penularan Covid-19 itu kita cegah bersama," kata Wiku.

Baca juga: Satgas Sarankan Pemprov DKI Redistribusi Pasien Covid-19 ke Wisma Atlet

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk menentukan sektor apa saja yang harus dibuka dan sektor mana saja yang perlu dibatasi.

Dengan demikian, tidak terjadi langakh buka tutup aktivitas ekonomi yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian.

"Kita harus hindari siklus buka-tutup yang memberikan dampak buruk bagi kita semua," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.