Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Bawaslu Ingin Komunikasi ke Paslon Pilkada Lebih Intens

Kompas.com - 11/09/2020, 09:30 WIB
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut, perlu komunikasi yang lebih intensif antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Sebab, selama ini, Bawaslu dan KPU lebih banyak berkomunikasi dengan partai politik terkait informasi tentang pencalonan.

"Mungkin sudah saatnya KPU-Bawaslu itu bertemu dengan paslon," kata Fritz dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Nama 72 Petahana Pilkada yang Ditegur Mendagri karena Langgar Protokol Kesehatan

Firtz mengatakan, selama ini, Bawaslu dan KPU selalu mengira bahwa komunikasi yang disampaikan penyelenggara ke partai politik diteruskan dengan baik oleh partai ke pasangan calon kepala daerah.

Namun demikian, ia khawatir ada informasi yang tidak tersampaikan sehingga paslon kurang memahami aturan-aturan Pilkada, termasuk potensi pelanggaran aturan dan sanksinya.

"Jangan-jangan ada juga paslon yang tidak tahu apa itu Bawaslu, jangan-jangan ada juga paslon yang baru sekali itu datang ke kantor KPU," ujar Fritz.

Oleh karenanya, ke depan, Fritz berharap Bawaslu dan KPU dapat berkomunikasi lebih intensif dengan kandidat kepala daerah.

"Jadi sekarang kita bukan lagi berbicara dengan partai politik, (tapi) dengan si paslon. Sehingga bisa menjelaskan kalau Anda lakukan (pelanggaran aturan) ini ada konsekuensi (sanksi) administrasi, ada pidana yang akan dilakukan," kata dia.

Fritz menambahkan, sebagaimana bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020, seluruh pihak yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Calon Kepala Daerah Beri Contoh Baik di Pilkada

Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan, Bawaslu akan memberikan saran dan perbaikan kepada pihak pelanggar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X