Erick Thohir: Tak Ada Artinya Pilkada Sukses tetapi Penanganan Covid-19 Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menegaskan pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada 2020.

"Tolong dipastikan bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya sukses pilkada tetapi penanganan Covid-19 gagal," kata Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Anggota Polisi Tidak Netral Selama Pilkada 2020 Terancam Kena Sanksi

Erick mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus positif dan kematian agar berangsur membaik.

Ia meminta para kontestan pilkada mendukung upaya ini dengan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

"Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat," kata dia.

Erick melanjutkan, presentase kematian atau fatality rate sudah mulai menurun dari 9 persen di bulan April ke angka 4 persen di bulan Agustus.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Tidak Menggugurkan Paslon Pilkada

Akan tetapi, dibandingkan rata-rata dunia, fatality rate Indonesia masih lebih tinggi.

"Sungguh kehilangan besar, bahwa karena Covid-19, ada anak yang kehilangan orangtuanya, orangtua kehilangan anaknya, dan suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya," kata Erick.

"Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan," tuturnya.

Oleh karena itu, Erick menekankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakat harus menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik.

Erick mengakui hal ini tidaklah mudah.

"Tetapi kalau kita bergotong royong, Insya Allah bisa," ujar Erick Thohir.

Baca juga: KPK Diminta Koordinasi Bawaslu Awasi Anggaran Bansos Covid-19 Saat Pilkada

Untuk itu, Erick menegaskan Operasi Yustisi akan diberlakukan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan.

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan.

"Jadi prioritas Komite jelas: Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," ucapnya.

Baca juga: Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi

Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta.

"Ini agar memastikan kita bisa menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan. Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit," tutur Erick.