Ma'ruf Amin: Pancasila Harus Dipahami secara Utuh dan Komprehensif

Kompas.com - 10/09/2020, 12:30 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pancasila harus dipahami secara utuh dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

"Untuk menjaga agar Pancasila tetap dipahami secara komprehensif, maka tidak boleh dipahami secara parsial antara satu sila dengan sila yang lain dan diperlukan pemahaman Pancasila secara utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami para pendiri bangsa," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Mengganti Pancasila

Menurut Ma'ruf, pemahaman yang utuh tidak akan membuat Pancasila didorong ke arah pemahaman yang menyimpang.

Pemahaman itu mulai dari sekulerisme, liberalisme, hingga komunisme.

Sebab, kata dia, dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sudah banyak pihak yang berupaya mempertentangkan Pancasila.

Salah satunya, mempertentangkannya dengan ajaran agama. Bahkan percobaan mempertentangkan itu juga masih terjadi hingga saat ini.

Baca juga: Kepala BPIP: Media Sosial Pengaruhi Perwujudan Pancasila

Di sisi lain, kata Ma'ruf Amin, agama juga seharusnya dipahami secara moderat tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama, dan sebaliknya yakni bukan memahami yang bersifat radikal, ekstrem, atau liberal.

Ma'ruf pun meyakini bahwa adanya orang yang masih mempertentangkan Pancasila dan agama merupakan mispersepsi, baik dari pemahaman agama maupun pemahaman Pancasila.

"Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan turunan dari ajaran agama dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X