Wapres Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Mengganti Pancasila

Kompas.com - 10/09/2020, 11:38 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan final pendiri bangsa sehingga tidak dapat diganti dengan ideologi lain.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

"Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan. Maka tak boleh diganti dengan ideologi lain," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

"Begitu juga dengan NKRI, tak boleh diganti dengan sistem yang lain," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Sebut Studi dan Relasi Lintas Agama dengan Paradigma Pancasila Penting Dilakukan

Ia mengingatkan, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Pancasila telah menjadi konsensus nasional atau al mitsaq al watani dari seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Bagi umat Islam, kata dia, al mitsaq al watani mempunyai landasan keagamaan yang kuat pada sejarah terjadinya kesepakatan nabi dengan kelompok-kelompok non-muslim di Madinah.

Apabila upaya penggantian ideologi tersebut muncul, maka artinya telah menyalahi kesepakatan nasional atau dalam bahasa Arab disebut mukhalafatul mitsaq.

"Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita mencatat banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama," kata dia.

Baca juga: Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Bahkan percobaan mempertentangkan itu juga masih terjadi hingga saat ini.

Mereka yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, menurut Wapres Ma'ruf Amin adalah karena kesalahpahaman.

"Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan turunan dari ajaran agama dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, Wapres Ma'ruf Amin meyakini bahwa upaya-upaya itu tak akan pernah berhasil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X