Amien Rais dkk Ajukan Gugatan Baru ke MK soal UU Penanganan Corona

Pemohon menilai, pasal tersebut memberikan hak imunitas yang sangat mungkin berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Pasal ini juga dianggap berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Sementara, Pasal 28 mengatur mengenai tidak berlakunya 12 UU yang berkaitan dengan kebijakan UU 2/2020. Ke-12 UU itu tetap ada dan berlaku, tapi sebagian ketentuan dalam UU itu tak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19.

Baca juga: Alasan Amien Rais dkk Cabut Gugatan terhadap UU Penanganan Corona di MK

Keberadaan pasal tersebut dipandang pemohon berpotensi menjadikan kewenangan presiden absolut dan tak terbatas.

Terakhir, Pasal 6 Ayat (12) yang mengatur soal pajak diatur oleh peraturan pemerintah. Keberadaan ketentuan tersebut dinilai pemohon menghilangkan hak dan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pajak.

Dalam petitumnya, Amien Rais dkk meminta supaya MK menyatakan pembentukan UU 2/2020 berikut 4 pasal di dalamnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.