Menpan RB: ASN di Wilayah PSBB Bisa Kerja dari Rumah Secara Penuh

Kompas.com - 10/09/2020, 06:48 WIB
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktivitas di Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan berkegiatan mudik sampai masa darurat COVID-19 di Indonesia berakhir. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoSejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktivitas di Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan berkegiatan mudik sampai masa darurat COVID-19 di Indonesia berakhir. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aparatur sipil negara yang berada di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dapat bekerja dari rumah secara penuh.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/9/2020).

"Jika suatu instansi pemerintah berlokasi di wilayah dengan PSBB maka dapat dilaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) secara penuh," ujar Tjahjo.

"Kecuali bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman PSBB," lanjutnya.

Baca juga: 75 Persen ASN di Daerah Risiko Tinggi Covid-19 Boleh Bekerja dari Rumah

Meski demikian, Tjahjo mengingatkan jika penyesuaian sistem kerja tersebut tidak boleh menghambat pelayanan publik.

Selain itu, juga tidak boleh mengurangi sasaran kerja dan target kerja dari ASN yang bersangkutan.

"Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kinerja pegawai sesuai dengan Manajemen ASN yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, " lanjut Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga meminta agar instansi pemerintah melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mereka harus memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pemberian pelayanan," tambah Tjahjo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X