Lima Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga Lambatnya Pencetakan e-KTP

Kompas.com - 09/09/2020, 21:16 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ada lima hal yang masih dikeluhkan masyarakat mengenai layanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil pemantauan di media sosial.

"Pertama, masyarakat masih mendapati adanya calo dan pungli (pungutan liar)," ujar Zudan, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Masyarakat yang Sudah Rekam Data E-KTP tak Boleh Diberi Suket

 

Kedua, terkait banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan. Salah satunya untuk membuat akta kelahiran.

Ketiga, masih lambatnya pencetakan e-KTP. Keempat, yakni masalah konsolidasi data.

"Kelima, masalah nomor antrean habis di loket-loket layanan," tutur Zudan.

Baca juga: Dukcapil Sebut Perekaman E-KTP Alami Pasang Surut Selama Pandemi

 

Untuk menyelesaikan masalah itu, Zudan menginstruksikan kepada semua kepala Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, dia pun meminta Dinas Dukcapil membuka dialog dengan warga. Menurut Zudan, menyapa masyarakat dapat dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam sebulan.

"Programkan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) agar bisa menangkap keluhan dan masalah (layanan administrasi kependudukan) dan berikan solusi," kata Zudan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
UPDATE 30 Oktober: Ada 58.868 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 30 Oktober: Ada 58.868 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
2 Wisatawan Lompat dari Tebing Pantai Ngandong Gunungkidul Saat Gelombang Tinggi, Ini Penjelasannya

2 Wisatawan Lompat dari Tebing Pantai Ngandong Gunungkidul Saat Gelombang Tinggi, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 13.782 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 30 Oktober: 13.782 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X