Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Penanganan Covid-19 Akan Berhasil jika Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 09/09/2020, 20:27 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, perubahan perilaku masyarakat merupakan ujung tombak penanganan Covid-19.

Artinya, penanganan Covid-19 akan berhasil jika masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tidak akan berhenti, secara terus-menerus dan masif mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” kata Sonny dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Disarankan Cabut Kelonggaran bagi Sektor yang Langgar Protokol Kesehatan

Menurut Sonny, Satgas memiliki empat strategi untuk mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan selama wabah virus corona (Covid-19).

Pertama, sosialisasi atau menyebarluaskan pengetahuan mengenai Covid-19 ke masyarakat. Sebab, hal terpenting adalah masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu apa itu virus corona.

Kedua, mendorong agar masyarakat setuju dan paham atas informasi tersebut.

Ia mencontohkan salah satu program pemerintah yang berhasil disosialisasikan ke masyarakat sekaligus disetujui hingga pada akhirnya berhasil, yakni Keluarga Berencana (KB).

"Saya ingat sekali dulu program keluarga berencana bisa berhasil karena dia punya pengetahuan, kemudian dia punya sikap setuju terhadap pengetahuan tersebut dan dia melaksanakannya dalam bentuk perilaku," kata Sonny.

Baca juga: Satgas: Jika 75 Persen Penduduk Patuh Pakai Masker, Penularan Covid-19 Dapat Ditekan

Ketiga, Satgas bekerjasama dengan unsur lain melakukan rekayasa sosial.

Rekayasa sosial tersebut dimaksudkan supaya masyarakat terdorong taat menerapkan protokol kesehatan di manapun.

Bentuk rekayasa sosial, misalnya, mendirikan tempat-tempat cuci tangan, menerapkan pemeriksaan suhu sebelum seseorang memasuki sebuah bangunan, termasuk mengerahkan aparat di publik area agar masyarakat patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Strategi keempat, yakni menerapkan sanksi tegas terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang menerapkannya dengan baik.

Sonny berharap strategi ini mampu mengubah perilaku masyarakat secara cepat.

"Jadi mereka yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan di stasiun misalnya, mereka disuruh keluar," ucap Sonny.

"Itu sama dengan larangan merokok di stasiun. Kan tidak boleh merokok di stasiun. Nah, mereka yang kedapatan merokok akan dikeluarkan dari stasiun," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com