Polisi Selidiki Paguyuban Tunggal Rahayu yang Ubah Lambang Negara dan Cetak Uang Sendiri

Kompas.com - 09/09/2020, 16:44 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, polisi sedang menyelidiki Gerakan Paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu di Garut.

Diketahui, paguyuban tersebut diduga mengubah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Burung Garuda serta mencetak sendiri uang untuk anggotanyta.

"Polres Garut dan Ditreskrimum Polda Jawa Barat saat ini sedang melaksanakan penyelidikan terkait dengan Paguyuban Tunggal Rahayu tersebut,” kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Mengenal Ormas Kandang Wesi Tunggal Rahayu, Ubah Lambang Negara dan Cetak Uang Sendiri, Berpusat di Garut

Ia menuturkan, aparat kepolisian menelusuri apakah ada dugaan tindak pidana yang dilakukan pendiri maupun pengurus paguyuban tersebut.

"Penyelidikan ini tentunya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pendiri dan pengurus Paguyuban Tunggal Rahayu," ucap Awi.

Diberitakan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Garut, Wahyudidjaya mengungkapkan, sebelumnya ia kedatangan perwakilan ormas tersebut yang ingin mencatatkan organisasinya di kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Garut.

Baca juga: Fakta Terbongkarnya Ormas di Garut Ubah Lambang Negara dan Cetak Uang Sendiri, Berawal Ingin Daftar ke Kesbangpolinmas

Namun, setelah melihat berkas dari organisasi tersebut, ternyata lambang negara Burung Garuda telah diubah.

Kepala Burung Garuda dibuat menengok ke depan dan bagian kepalanya dipasangi mahkota. Selain itu, tulisan Bhineka Tunggal Ika ditambahi tulisan “Soenata Logawa”.

“Yang kita soal mengenai gambar Garuda. Karena ini sebagai lambang negara dan sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2009 tentang lambang negara,” jelas Wahyu kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi terkait keberadaan ormas tersebut bersama unsur aparat penegak hukum di kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Garut, Selasa (08/09/2020) sore.

Wahyu menuturkan, sampai saat ini paguyuban tersebut belum mengantongi izin apa pun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Energi Mikrohidro, Jokowi Harap Pagar Alam Jadi Kota Pertama di Indonesia dengan Zero Emisi

Kembangkan Energi Mikrohidro, Jokowi Harap Pagar Alam Jadi Kota Pertama di Indonesia dengan Zero Emisi

Nasional
Polri Ungkap Tujuan Penggunaan Cip RFID pada Pelat Kendaraan Bermotor

Polri Ungkap Tujuan Penggunaan Cip RFID pada Pelat Kendaraan Bermotor

Nasional
Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Nasional
Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Nasional
Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Nasional
Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.