Komisi Yudisial Minta DPR Segera Tuntaskan RUU Jabatan Hakim

Kompas.com - 09/09/2020, 16:37 WIB
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Dokumentasi Humas Komisi YudisialKetua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menuntaskan penyusunan Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim).

Anggota KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, RUU Jabatan Hakim penting untuk menegaskan posisi hakim sebagai seorang pejabat negara.

"RUU Jabatan Hakim itu adalah mengatur kedudukan hakim sebagai pejabat negara, selama belum ada undang-undang pejabat negara ini maka banyak hal yang tidak bisa diselesaikan," kata Aidul dalam sebuah diskusi secara daring, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Aidul menuturkan, kedudukan hakim sebagai pejabat negara yang belum jelas tersebut menyebabkan berbagai masalah terkait gaji, tunjangan, dan fasilitas hakim.

Selain soal kesejahteraan, hakim juga tidak dipandang sebagai sosok yang disegani.

"Kadang kala hakim itu ketika berhadapan dengan eksekutif tingkat daerah posisinya dia terdominasi, tidak tampil sebagai pejabat yang memiliki kemuliaan dan kehormatan," ujar Aidul.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Aidul, hal itu menjadi persoalan karena berpengaruh pada sikap hakim dalam menolak intimidasi, tekanan, dan bujukan dari pihak eksternal.

Aidul menjelaskan, sebelumnya para hakim berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil namun kini dinyatakan sebagai pejabat negara.

Namun, menurut Aidul, belum ada undang-undang yang mengatur dengan tegas terkait kedudukan hakim sebagai pejabat negara tersebut.

"Munculnya RUU Jabatan Hakim ini adalah untuk merespons perubahan kedudukan sebagai PNS menjadi hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara," kata Aidul.

Baca juga: KY Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Disahkan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Nasional
Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Nasional
Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X