Kemenkes: "Rapid Test" Tetap Dilakukan untuk Awasi Pelaku Perjalanan

Kompas.com - 08/09/2020, 21:37 WIB
Petugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj. ANTARA FOTO/Destyan SujarwokoPetugas kesehatan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 di ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). RSUD dr. Iskak melayani permintaan tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test) gratis kepada warganya yang membutuhkan surat keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota atau luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan soal beredarnya informasi tentang pencabutan syarat melakukan rapid diagnostic test (RDT) atau rapid test bagi pelaku perjalanan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto mengatakan, sesuai Kepmenkes nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 tertanggal 13 Juli 2020, disebutkan bahwa rapid test tidak digunakan untuk diagnostik.

Namun, rapid test tetap dilakukan untuk situasi tertentu.

Baca juga: UPDATE: Kembali Tambah di Atas 3.000, Kasus Covid-19 Lewati 200.000

 

"Penggunaan rapid test tetap dilakukan pada situasi tertentu seperti dalam pengawasan pelaku perjalanan," ujar Yurianto, dikutip dalam siaran pers Kemenkes, Selasa (8/9/2020).

Pada pedoman tersebut, kata Yurianto, dijelaskan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri (domestik), diharuskan untuk mengikuti ketentuan sesuai protokol kesehatan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dan seluruh penumpang dan awak alat angkut dalam melakukan perjalanan harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Sebaran 3.046 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat Penambahan 1.014 Kasus

 

Kemudian, Yurianto mengungkapkan, sampai saat ini SE MENKES No HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih berlaku.

Begitu juga dengan SE GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 9 TAHUN 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pengawasan kekarantinaan kesehatan di Pintu Masuk (Pelabuhan, Bandar Udara, dan PLBDN) dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dan pemerintah daerah.

Baca juga: Satgas: 11 Daerah Memiliki Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000

"Peraturan tersebut menjelaskan, selain menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian Covid-19, penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif," tutur Yurianto.

Hasil pemeriksaan itu berlaku paling lama 14 hari.

"Selain itu, penumpang dan awak alat angkut bisa juga menggunakan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif yang juga berlaku paling lama 14 hari, sejak surat keterangan diterbitkan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X