Komisi X Minta Provider Penyedia Subsidi Kuota Lakukan Bisnis Sehat

Kompas.com - 08/09/2020, 18:28 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). Dokumen Komisi X DPRKetua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta provider yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) dalam penyelenggaraan subsidi kuota internet agar melakukan bisnis yang secara sehat.

Sebab, penyaluran subsidi kuota untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menyerap anggaran Rp 7,2 triliun itu, menurut Huda, berpotensi dimanfaatkan oleh provider penyedia jasa internet.

“Saya dapat laporan ada beberapa provider yang sudah menawarkan iming-iming semacam bonus, semacam rewards atau hadiah bagi sekolah-sekolah yang bisa memobilisasi nomor provider tertentu itu untuk dimasukan ke dalam skema subsidi kuota ini,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Komisi X Dorong Kemendibud Bentuk Satgas Awasi Subsidi Kuota

Oleh sebab itu, Huda menilai, ada indikasi bahwa provider tertentu ingin memanfaatkan anggaran besar untuk keuntungannya sendiri.

Hal ini dianggap berbahaya, jika tujuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak tercapai. Namun, provider malah luput dalam memberikan layanan prima, seperti kualitas jaringan, kecepatan unduh dan unggah, hingga menjaga kestabilan jaringan internet.

“Saya kira supaya terjadi persaingan bisnis yang sehat, kita minta distop praktek semacam ini,” ujar Politikus PKB ini.

“Biar sepenuhnya pihak sekolah, siswa dan orangtua siswa yang menyetorkan nomor handphone yang selama ini sudah dipakai. Tidak perlu mengganti dengan nomor handphone baru provider tertentu,” lanjut dia.

Baca juga: Komisi X Minta Mendikbud Waspadai Klaster Covid-19 di Lingkungan Pendidikan

Komisi X mengapresiasi kerja Ombudsman yang melakukan pengawasan terhadap provider tertentu dalam melakukan bisnis yang dinilai tidak sehat.

“Kita bersyukur Ombudsman melakukan kerja-kerja pengawasan, kemarin Pak Alvin Lie juga cukup detail membeberkan apa saja potensi yang bisa terjadi, semacam moral hazard dan potensi praktek bisnis yang kurang sehat,” ujar Huda.

Lebih lanjut, Huda meminta Kemendikbud membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi kebijakan subsidi kuota internet.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

Nasional
Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Nasional
Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Nasional
Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Nasional
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Nasional
Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Nasional
Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Nasional
UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

Nasional
Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Nasional
UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X