KPK Dorong Percepatan Penyerahan PSU dari Pengembang di Tiga Daerah

Kompas.com - 08/09/2020, 17:19 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendorong Pemerintah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang untuk mempercepat penyerahan Prasarana-Sarana Utilitas ( PSU) oleh pengembang di wilayah masing-masing.

Menurut catatan KPK, penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang ke pemda untuk Kabupaten Karawang berada di angka 16 persen, Kabupaten Bekasi 6,7 persen, dan Kota Bekasi 21 persen.

"Hal ini harus menjadi perhatian bersama dan pemda perlu melakukan langkah-langkah inovasi percepatan," kata perwakilan Satgas V koordinasi Pencegahan KPK Tri Budi Rochmanto dalam siaran pers, Selasa (8/9/2020).

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat monitoring evaluasi secara daring yang diikuti perwakilan ketiga pemda.

Baca juga: Kabar Baik Buat Pengembang, Pemerintah Bakal Kasih Insentif PSU

Tri Budi mengatakan, Pemda juga diminta agar memiliki aturan yang memadai sebagai syarat penegakan aturan.

Selain itu, peraturan tersebut juga harus mengakomodasi berbagai kondisi di lapangan yang terkait dengan fasum-fasos tersebut.

"Intinya bagaimana data ini dapat terintegrasi dan terpantau mulai dari pengembang memohon perizinan, sampai dengan kewajiban menyerahkan fasum-fasos tersebut," ujar Tri Budi.

Dalam rapat monitoring evaluasi tersebut, Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri menyampaikan bahwa 11 dari 20 pengembang di Karawng telah menyerahkan PSU kepada Pemda.

Baca juga: Pengembang Harap Pemerintah Berikan Bantuan PSU untuk 50 Rumah

Inspektur Kabupaten Bekasi M.A. Supratman melaporkan, dari 35 perumahan yang ditargetkan tahun ini, 24 pengembang di antaranya telah menyerahkan PSU.

Namun, di luar itu terdapat 70 perumahan yang tidak diketahui keberadaan pengembangnya. Adapun total perumahan di Kabupaten Bekasi berjumlah 355 perumahan dari sekitar 200 pengembang.

Sementara itu, Inspektur Kota Bekasi Indrijantoro menyebut, PSU yang telah diserahterimakan dan masuk neraca sebanyak 128 perumahan dengan luas 1,6 juta meter persegi, senilai Rp 2,8 triliun.

Sedangkan, PSU yang telah diserahterimakan namun masih proses penetapan nilai berjumlah 5 perumahan dengan luas 9.174 meter persegi. Sisanya belum menyerahkan PSU dengan luas 172.793 meter persegi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X