KPU Akui Tak Bisa Diskualifikasi Bakal Paslon yang Picu Kerumunan Massa

Kompas.com - 08/09/2020, 16:42 WIB
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. KOMPAS.com/ ROBINSO GAMARKomisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya tidak bisa mendiskualifikasi bakal paslon yang menyebabkan kerumunan massa dalam tahapan pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Penyebabnya, kata dia, KPU harus bertindak sesuai dengan undang-undang (UU).

Sementara itu, UU yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada disusun jauh sebelum pandemi terjadi.

Dengan demikian, dalam aturan tersebut tak ada dasar untuk melakukan diskualifikasi jika terjadi tindakan tertentu yang tidak sesuai situasi pandemi.

Baca juga: Saat Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Didiskualifikasi Sebagai Peserta Pilkada...

"Memang kalau untuk memberikan sanksi, KPU tidak bisa mendiskualifikasi (bakal paslon) akibat ada kerumunan massa," ujar Raka Sandi kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

"Karena UU yang dipakai untuk penyelenggara pilkada ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016, yang dibuat sebelum pandemi," lanjutnya.

Namun, kata dia, jika UU Pilkada belum mengatur soal itu, ada dasar hukum lain yang bisa digunakan.

Misalnya saja, dalam UU tertib lalu lintas mengatur adanya larangan konvoi yang bisa digunakan di setiap pemilu dan pilkada.

Baca juga: Jokowi: Protokol Kesehatan dalam Pilkada Harus Ditegakkan, Tak Ada Tawar-menawar

Selain itu, ada aturan UU yang mengatur soal ketertiban pada masa bencana.

"Jadi ada atau tidak pilkadanya, UU itu tetap berlaku. Sehingga, kami mengimbau bakal paslon, pendukung, dan parpol bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas dengan patuh protokol kesehatan," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X