Ketua MPR Minta KPK Pantau Penyaluran Bansos Covid-19

Kompas.com - 07/09/2020, 23:37 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

"Kami mendorong KPK turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Cek Data Penerima Bansos di Situs Kemensos, Ini yang Harus Disiapkan

Menurut Bambang, kehadiran KPK penting untuk mendampingi pemerintah daerah agar tak ada prosedur yang dilanggar sehingga memunculkan korupsi.

Bambang pun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memperhatikan masukan dari KPK yang menyatakan sejumlah penyaluran bansos dan subsidi tidak tepat sasaran.

Untuk itu, lanjut Bambang, Pemda harus berupaya optimal dan maksimal dalam menyalurkan dan mendistribusikan Bansos secara merata kepada setiap warga yang terdampak Covid-19.

"Kami minta Pemda melakukan evaluasi terutama terhadap data penerima secara berkala dan memperbaharui data masyarakat penerima Bansos dan subsidi yang dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK)," kata dia.

"Pembaharuan tersebut sangat penting untuk memastikan data penerima Bansos dan subsidi tepat sasaran," ucap Bambang.

Baca juga: Polri Tangani 107 Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Sebelumnya, Polri mencatat terdapat 107 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 hingga akhir Agustus 2020.

Kasus dugaan penyelewengan dana bansos tersebut tersebar di 21 provinsi.

"Dari data yang diterima, terdapat 107 kasus penyelewengan dana bansos yang tersebar di 21 Polda," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X