Kemendagri: Kepala Daerah Harusnya Disiplin Protokol Kesehatan, Bukan Jadi Contoh Buruk

Kompas.com - 07/09/2020, 20:02 WIB
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyesalkan soal banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

Para kepala daerah itu sudah diberi teguran keras oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Calon Kepala Daerah Disanksi jika Langgar Protokol Kesehatan

"Sangat disayangkan banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan," ujar Akmal sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Senin (7/9/2020).

"Di masa pandemi ini, mereka yang jadi pimpinan daerah mestinya menjadi contoh bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Bukan justru menjadi contoh yang buruk," tutur dia.

Berdasarkan data Kemendagri, ada 51 kepala daerah yang mendapat teguran keras dari Mendagri. Mayoritas merupakan kepala daerah berstatus petahana yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hampir semuanya ditegur karena melanggar protokol kesehatan.

Dikutip dari data yang dihimpun oleh Kemendagri, 49 kepala daerah mendapat teguran karena melanggar protokol kesehatan dan dua orang masing-masing karena kode etik dan pelanggaran penyaluran bansos.

 

"Rata-rata, pelanggaran terjadi saat deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah maupun ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)," kata Akmal.

Baca juga: Epidemiolog Usul Calon Kepala Daerah yang Kerap Langgar Protokol Kesehatan Digugurkan

Menurut Akmal, pihaknya sedang mengkaji opsi sanksi lain selain sanksi teguran tertulis. Sanksi itu diberikan jika kepala daerah itu mengulangi perbuatannya.

Salah satu sanksi yang disiapkan yakni, jika kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melanggar menang dalam pilkada, pelantikannya diusulkan ditunda.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Nasional
Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Nasional
Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Nasional
Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Nasional
Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Nasional
Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Nasional
Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Nasional
Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Yang Penting Kita Bisa Kontrol Pandemi, Flattening The Curve

Menkes: Yang Penting Kita Bisa Kontrol Pandemi, Flattening The Curve

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X