Kompas.com - 07/09/2020, 18:29 WIB
Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) Budi Santoso (kiri) berjalan keluar usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
NOVA WAHYUDIMantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) Budi Santoso (kiri) berjalan keluar usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020). KPK menahan Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007-2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk 30 hari ke depan.

Dua tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini.

"Penyidik KPK hari ini melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 10 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (7/9/2020).

Baca juga: KPK Kembali Panggil Dirut PT PAL sebagai Saksi Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Menurut Ali, Budi Santoso ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Irzal ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Keduanya sudah ditahan KPK sejak Jumat (12/6/2020) lalu.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI. Mereka diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI, meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Nasional
Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Nasional
Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Nasional
Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Nasional
Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X