Setiap Anak Wajib Memiliki NIK, Kemenko PMK: Itu Bentuk Perlindungan yang Paling Utama dan Pertama

Kompas.com - 07/09/2020, 17:50 WIB
Ilustrasi anak bermain shutterstockIlustrasi anak bermain

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak anak mulai usia nol sampai 17 tahun harus dilakukan dengan baik.

Salah satunya adalah kewajiban mereka untuk memiliki NIK.

"Proses perlindungan anak yang paling utama dan pertama dilakukan yaitu setiap anak wajib memiliki NIK," kata Femmy, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Senin (7/9/2020).

Femmy mengatakan, NIK bagi anak-anak bertujuan agar anak yang belum atau sudah memiliki identitas berupa akta lahir dapat terdata dengan baik oleh pemerintah.

Baca juga: Kementerian PPPA Upayakan Kolaborasi 4 Pihak Ini untuk Kuatkan Perlindungan Anak

Agar seluruh anak di Indonesia memiliki identitas diri, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan kerja sama melalui sekolah-sekolah di seluruh provinsi.

"Kemenko PMK mendorong program yang telah disusun oleh Kemendagri dan Kemendikbud tersebut. Koordinasi lintas kementerian/lembaga perlu ditingkatkan sejak tahap perencanaan agar ada kesamaan langkah untuk mencapai target perlindungan anak," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA Minta Program Perlindungan Anak Masuk RPJM Daerah

Selain itu, dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

"Pada prinsipnya semua anak harus mendapat perhatian, utamanya anak-anak di kelompok rentan. Konsep perlindungan anak harus dilakukan dengan pendekatan siklus kehidupan, integratif holistik dan pembangunan inklusif," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X