ICW Desak KPK Segera Gelar Perkara Kasus Pinangki dan Tak Ragu Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pekan ini, bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

"ICW mendesak pada pekan ini KPK harus segera memanggil Kejaksaan, memanggil Kepolisian, untuk menggelar gelar perkara bersama," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Kejagung Undang KPK Ikuti Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki

ICW juga meminta KPK tidak ragu-ragu untuk mengambilalih penanganan perkara kasus Pinangki tersebut bila menemukan kejanggalan.

Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan untuk mengambilalih kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kasus Pinangki.

"Kalau ditemukan kejanggalan berdasarkan pasal 10A undang-Undang KPK, maka tidak ada pilihan kecuali KPK men-takeover kasus tersebut," ujar Kurnia.

Baca juga: KPK Akan Undang Polri dan Kejagung Gelar Perkara Kasus Suap Pelarian Djoko Tjandra

Menurut Kurnia, publik sudah gerah dengan Kejaksaan Agung yang dianggap lambat menangani perkara Pinangki.

Kurnia juga menegaskan, tidak ada alasan bagi Kejagung atau Polri untuk menolak pengambilalihan penanganan perkara oleh KPK.

"Berdasarkan mandat Undang-undang KPK, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut, jadi tidak butuh izin dari Kapolri, tidak butuh izin dari Kabareskrim, tidak butuh izin dari Jampidsus, tidak butuh izin dari Jaksa Agung," kata Kurnia.

Baca juga: Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang

Diberitakan sebelumnya, KPK merencanakan melakukan gelar perkara bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus suap terkait pelarian Djoko Tjandra, termasuk kasus Pinangki.

"KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).