ICW Desak KPK Segera Gelar Perkara Kasus Pinangki dan Tak Ragu Ambil Alih

Kompas.com - 07/09/2020, 16:36 WIB
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pekan ini, bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

"ICW mendesak pada pekan ini KPK harus segera memanggil Kejaksaan, memanggil Kepolisian, untuk menggelar gelar perkara bersama," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah diskusi, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Kejagung Undang KPK Ikuti Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki

ICW juga meminta KPK tidak ragu-ragu untuk mengambilalih penanganan perkara kasus Pinangki tersebut bila menemukan kejanggalan.

Kurnia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan untuk mengambilalih kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kasus Pinangki.

"Kalau ditemukan kejanggalan berdasarkan pasal 10A undang-Undang KPK, maka tidak ada pilihan kecuali KPK men-takeover kasus tersebut," ujar Kurnia.

Baca juga: KPK Akan Undang Polri dan Kejagung Gelar Perkara Kasus Suap Pelarian Djoko Tjandra

Menurut Kurnia, publik sudah gerah dengan Kejaksaan Agung yang dianggap lambat menangani perkara Pinangki.

Kurnia juga menegaskan, tidak ada alasan bagi Kejagung atau Polri untuk menolak pengambilalihan penanganan perkara oleh KPK.

"Berdasarkan mandat Undang-undang KPK, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut, jadi tidak butuh izin dari Kapolri, tidak butuh izin dari Kabareskrim, tidak butuh izin dari Jampidsus, tidak butuh izin dari Jaksa Agung," kata Kurnia.

Baca juga: Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang

Diberitakan sebelumnya, KPK merencanakan melakukan gelar perkara bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam kasus suap terkait pelarian Djoko Tjandra, termasuk kasus Pinangki.

"KPK akan mengundang kedua APH (aparat penegak hukum) tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Nasional
Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Nasional
Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X