PDI-P Tak Dapat Dukungan Besar di Sumbar, Ini Analisis Sejarawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait sulitnya warga di Sumatera Barat menerima PDI-P adalah kenyataan historis.

Menurut Gusti, sejak era reformasi, PDI-P memang hanya sedikit memperoleh kursi legislatif di Sumatera Barat.

"Kita akui ada satu, dua, tapi perolehan PDI-P secara nasional ya dibandingkan prestasi di Sumbar jauh dari yang mereka harapkan," kata Gusti saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Pengamat: PDI-P Harus Ubah Strategi Politik Jika Mau Kuat di Sumbar

Gusti menilai, penyebab sedikitnya perolehan suara PDI-P di Sumatera Barat karena belum dilakukannya pendekatan sesuai budaya dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, ia berharap, Megawati dan PDI-P melakukan introspeksi diri.

"Menurut saya kegagalan PDI-P di Sumbar ini ada hubungannya dengan pendekatan budaya atau kearifan lokal yang belum mereka terapkan, yang mayoritas orang Minang," ujarnya.

"Ini bagian introspeksi diri bagi ibu Megawati dan PDI-P, yang saya pikir ini belum mereka lakukan," ucap Gusti Asnan.

Baca juga: Tinggalkan PDI-P, Mulyadi-Ali Mukhni Daftar Pilgub Sumbar dengan Demokrat dan PAN

Faktor sejarah

Gusti juga mengatakan, dari faktor sejarah, realita politik di Sumatera Barat dulunya menjadi basis Masyumi dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang sering berseberangan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menjadi cikal bakal lahirnya PDI-P.

Kemudian, sejarah penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh pemerintahan Presiden Soekarno juga menjadi alasan.

PRRI merupakan hasil pergolakan sejumlah tokoh di daerah dengan Pemerintahan Soekarno yang memprotes tentang kebijakan pusat karena dianggap tidak memberikan wewenang kuat kepada daerah.

Kemudian, Soekarno melakukan operasi militer karena dianggap sebagai separatisme. Saat itu, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang ditangkap oleh Soekarno.

Baca juga: Megawati: Kenapa Ya, Rakyat di Sumbar Belum Suka PDI-P?

Setelah itu, ditangkapnya tokoh Islam asal Sumatera Barat, Buya Hamka, oleh Pemerintahan Soekarno membuat sosok presiden pertama itu semakin tak disenangi di mata masyarakat Sumbar.

Hamka yang dikenal sebagai ulama kharismatik ditangkap atas tuduhan subversif oleh rezim Soekarno.

"Dalam banyak kesempatan, ada hubungannya. PDI-P kurang dapat suara karena ingatan kolektif orang Sumbar terhadap PNI dan Bung Karno sebagai cikal bakal pendahulu PDI-P," ucapnya.

Dokumen DPP PDI-P Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

"Alangkah eloknya tokoh-tokoh daerah orang Minang, yang pilihan, yang cendikiawan, penghulu misalnya," ucap Gusti Asnan.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku heran karena rakyat Sumatera Barat hingga saat ini belum sepenuhnya mau menerima PDI-P.

Baca juga: Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Hal ini ia sampaikan ketika memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

"Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI-P, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," ujar Megawati.

Menurut dia, ini menyulitkan PDI-P ketika menentukan calon kepala daerah di Sumbar.

Padahal, kata Megawati, banyak pahlawan nasional yang lahir dari Sumbar.

"Kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya masih akan agak sulit," kata dia.

"Padahal kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno (Soekarno), Bung Hatta (Moh Hatta). Bung Hatta kan sebenarnya datang dari Sumbar," kata Mega.

Baca juga: PDI-P Pastikan Pendaftaran Paslon Kepala Daerah Dilakukan Sederhana

Ia pun mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh kader PDI-P.

Megawati mengatakan, kader harus bekerja keras agar rakyat mempercayakan aspirasinya kepada PDI-P.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau, artinya rakyatnya bisa mempercayai alat perjuangan parpol yang namanya PDI Perjuangan," ucap dia.