Kompas.com - 06/09/2020, 17:03 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Sekolah Terapung atau Floating School Rahmat Hidayat mengatakan, sistem pendidikan terkait keseragaman kurikulum saat ini masih menjadi persoalan. Ia mencontohkan masalah pendidikan yang dialami oleh masyarakat di wilayah kepulauan.

Rahmat menuturkan, masyarakat belum mendapatkan materi pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Sekolah Inklusi, Jangan Ada Bullying di antara Kita...

“Di Kepulauan Spermonde (Sulawesi Selatan), ada 117 pulau, di perbatasan Sulawesi dan Kalimantan, faktanya banyak sekali masalah pendidikan yang sangat kompleks di daerah tersebut,” kata Rahmat dalam webinar yang digelar British Council bertajuk Gerakan Anak Muda Bagi Inklusi Sosial di Indonesia, Minggu (6/9/2020).

Menurut Rahmat, kurikulum yang diterapkan di sekolah masih seragam. Artinya kurikulum bagi siswa yang tinggal di wilayah perkotaan, tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang diterima siswa di wilayah kepulauan.

Padahal, kata Rahmat, anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan seharusnya diberikan materi yang berhubungan dengan kemaritiman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, materi tentang pengelolaan hasil laut, cara menangkap ikan tanpa merusak biota laut sampai soal kelestarian lingkungan.

Baca juga: Mensos Ajak Semua Kalangan Wujudkan Indonesia Inklusi

Ketidaksesuaian kurikulum ini pun membuat banyak anak-anak di wilayah kepulauan justru meninggalkan kampungnya setelah lulus sekolah menengah atas (SMA).

“Kurikulum yang kita pakai masih seragam sampai saat ini. One size fit all curriculum,” kata Rahmat.

“Padalah masyarakat Pulau ini mengelola laut yang begitu luas, banyak cara-cara penangkapan ikan yang merusak laut dan itu tidak ditekankan bagaimana generasi muda kita bisa lebih menjaga lingkungan,” ungkap Rahmat.

Baca juga: Kunjungi Sanggar Inklusi, Wakil Dubes Australia Dorong Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas

Oleh sebab itu, ia menginisiasi gerakan sosial di  dengan memberikan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada 2016 lalu, Rahmat bersama beberapa rekannya mendirikan sekolah nonformal di Makassar yang mengakomodasi materi belajar berbasis muatan lokal.

“Karena lagi-lagi, di sini belajar dengan menggunakan kurikulum perkotaan. Mereka memang tidak terakomodasi kepentingannya, kebutuhannya dari sisi kebijakan pemerintah,” ucap Rahmat.

"Sehingga, banyak dari mereka ketika mereka pun berhasil lulus SMA, banyak yang pergi meninggalkan pulaunya. Jadi tidak ada lagi yang peduli tentang keadaan pulaunya di masa depan,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.