Mahfud MD: Pemilihan Umum Langsung atau Tidak, Politik Uang Tetap Ada

Kompas.com - 05/09/2020, 13:53 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung.

Mahfud mengatakan, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan secara ke partai-partai, sementara dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran ke masyarakat.

"Bahkan saya tulis di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (sewaktu jadi Ketua Hakim MK), sama saja sebenarnya kalau money politic," ujar Mahfud MD dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," kata Mahfud MD.

Baca juga: Bawaslu: 141 Bakal Paslon Bawa Massa Saat Daftar Peserta Pilkada 2020

Karena itu, menurut Mahfud, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Dia mengatakan, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah.

Sebab, partai-partai lebih mengedepankan cara agar calon menang pemilu.

"Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah. Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDI-P dengan PKS di daerah tertentu bergabung," kata Mahfud.

"Itu bagus, jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen, terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, ini Islam, sekuler, atau nasionalis," tuturnya.

Baca juga: Soal Politik Dinasti, Mahfud MD: Tidak Ada Hukum yang Bisa Halangi Nepotisme

Contoh lainnya, Mahfud menyebut isu-isu ideologis yang muncul saat pemilihan presiden pun selesai saat pihak yang kalah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan.

"Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarng harus dipertentangkan, sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pilpres saja setiap saat dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau menarik yang kalah, itu seperti yang sekarang ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar dan Kaya, Pengamat Militer Sebut Indonesia Butuh Pertahanan Kuat

Sebagai Negara Besar dan Kaya, Pengamat Militer Sebut Indonesia Butuh Pertahanan Kuat

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
Jubir Satgas: Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Aman dan Berkhasiat

Jubir Satgas: Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Aman dan Berkhasiat

Nasional
KPU Mulai Susun Regulasi untuk Pemilu 2024

KPU Mulai Susun Regulasi untuk Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X