Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kucurkan Rp 123 Triliun untuk Program Bantuan UMKM

Kompas.com - 04/09/2020, 18:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp 695 triliun.

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari jumlah tersebut sebesar Rp 480 triliun merupakan tanggung jawab Satgas PEN untuk digunakan di beberapa pos dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satunya bantuan UMKM.

Sebesar Rp 123,46 triliun dianggarkan khusus untuk bantuan UMKM yang direalisasikan ke dalam beberapa program.

Baca juga: Teten: Seluruh Resources Harus Diarahkan untuk UMKM yang Masih Bertahan

Pertama adalah program pemberian dana pemerintah ke bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (himbara), yakni BRI dan BNI untuk bisa menyalurkan dana bantuannya dalam bentuk kredit.

"Sebesar Rp 41 triliun sudah ditaruh ke bank-bank himbara dan itu sudah digunakan dana pemerintah ini untuk memberikan kredit UMKM dengan bunga normal. Jadi ada potongan bunga," ujar Budi di acara Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring, Jumat (4/9/2020).

Ia mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan oleh perbankan sebesar Rp 84 triliun dari total Rp 180 triliun untuk 1,2 juta UMKM.

Kedua adalah program bantuan Presiden (banpres) produktif, yakni hibah kepada para pengusaha mikro yang sebelumnya diidentifikasi belum mendapat kredit perbankan.

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Pengusaha Mikro Masih Bisa Daftar

Para pengusaha tersebut, kata dia, bisa menggunakan uang hibah tersebut sebagai modal awal usaha.

"Diharapkan sampai akhir tahun kami bisa salurkan antara 12-15 juta pengusaha mikro. Ini sudah diluncurkan di Jakarta, sebagian Aceh, Yogyakarta. Demand-nya sangat bagus, penyerapan pun sudah mencapai Rp 13 triliun padahal baru diluncurkan 24 Agustus," kata dia.

Terakhir adalah program subsidi bunga UMKM yang dianggarkan sebesar Rp 35 triliun.

Namun dari jumlah tersebut baru terserap Rp 3 triliun untuk 8 juta pengusaha UMKM dengan total pinjaman Rp 322 triliun.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 307 Triliun untuk Beli Produk UMKM

"Memang kami kurang tepat menghitungnya di awal. Pagunya terlalu besar, jadi realisasinya kecil. Hitung-hitungan kami, subsidi bunga ini paling jatuhnya Rp 8-10 triliun sehingga masih ada sisa," kata dia.

Pihaknya pun berencana mengonversikan sisa anggaran tersebut ke pos yang lain selama masih dalam pagu UMKM.

Adapun bunga khusus tersebut akan dikenakan pada seluruh kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit-kredit tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com