Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Anggarkan Rp 307 Triliun untuk Beli Produk UMKM

Kompas.com - 04/09/2020, 18:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan Rp 307 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk membeli produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh kementerian/lembaga.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor perekonomian, sehingga hanya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini memiliki daya beli.

Baca juga: Teten: Seluruh Resources Harus Diarahkan untuk UMKM yang Masih Bertahan

"Karena itu Presiden sudah mendorong dan membuat kebijakan agar belanja pemerintah dan lembaga itu membeli produk UMKM. Tahun ini ada Rp 307 triliun dari APBN 2020 yang sudah diperintahkan untuk membeli produk UMKM," kata Teten dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Jumat (4/9/2020).

Teten meminta agar para pelaku UMKM segera mendaftarkan produknya ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan demikian, kementerian/lembaga yang akan membeli produk UMKM tidak perlu mengikuti tender sehingga pengadaannya lebih cepat.

Baca juga: Pengguna E-commerce Naik, Menkop Teten Minta UMKM Optimalkan Kanal Digital

Selain itu, kata Teten, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengembangkan pasar digital.

"Sudah ada MoU, belanja BUMN Rp 14 miliar ke bawah diperuntukkan bagi UMKM. Memang baru ada 9 BUMN yang siap beli dan secara gradual akan terus ditambah," kata dia.

Teten mengatakan, apabila pembelian produk UMKM oleh kementerian/lembaga dan BUMN tersebut berjalan, maka perekonomian bisa bergulir kembali.

Kemudian yang harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana meningkatkan penyerapan produk UMKM.

Teten juga menekankan soal penghentian impor barang-barang konsumsi agar perekonomian di Tanah Air dapat bergulir lebih efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com