BPOM Sebut Perlu Ada Kolaborasi dengan OKI dalam Mengembangkan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menilai perlu adanya kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengembangkan obat dan vaksin Covid-19.

Menurut Penny, koordinasi antara National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) dan industri farmasi di negara-negara OKI perlu segera dilaksanakan.

Dengan demikian, terjadi percepatan implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi NMRAs OKI yang merupakan hasil pertemuan dengan Kepala Otoritas Regulator Obat Negara Anggota OKI pada 21-22 November 2018 lalu.

Baca juga: BPOM: 1.800 Orang Daftar Jadi Relawan Uji Coba Vaksin Covid-19 Sinovac

"Sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19, BPOM memandang perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara NMRAs dan industri farmasi negara anggota OKI dalam rangka pengembangan obat dan vaksin sebagai langkah strategis terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 secara global," ujar Penny, dikutip dari keterangan pers, Jumat (4/9/2020).

Penny menuturkan, BPOM telah bertemu dengan Tim Sekretariat OKI untuk menjajaki kerja sama.

Dari pertemuan itu disepakati adanya pertemuan teknis NMRAs dan industri farmasi negara-negara OKI terkait kerja sama pengembangan obat dan vaksin Covid-19.

Baca juga: BPOM: Belum Ada Obat atau Vaksin Definitif untuk Covid-19

Adapun Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi bertujuan meningkatkan kolaborasi antara otoritas regulator obat negara anggota OKI dalam mendukung kemandirian obat dan vaksin tahun 2019-2021.

Hasil pertemuan tersebut telah disahkan dalam Pertemuan the Islamic Conference of Health Ministers (ICHM) ke-7 tanggal 15-17 Desember 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Termasuk juga diadopsi ke dalam Resolusi Nomor 4/7-ICHM mengenai Self-Reliance in Supply and Production of Medicines, Vaccines and Medical Technologies.

"Dalam kerja sama dengan OKI, Indonesia melalui BPOM telah membantu meningkatkan kapasitas regulator di negara anggota OKI dalam melakukan pengawasan obat dan makanan," kata Penny.

Baca juga: BPOM: Uji Klinis Obat Covid-19 Unair Belum Valid, Harus Diperbaiki

Selain itu, BPOM RI juga membantu meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin serta mendukung kemandirian dalam produksi dan penyediaannya di negara OKI yang membutuhkan.

Salah satunya melalui program kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam bentuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang obat dan vaksin.

"Posisi Indonesia sebagai Center of Excellence (CoE) di bidang vaksin dan produk biologi di antara negara anggota OKI memiliki peran kepemimpinan yang penting untuk mendorong kerja sama strategis di bidang obat," kata dia.

"Khususnya untuk mendukung ketersediaan dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau bagi negara anggota OKI," lanjut Penny.

Baca juga: BPOM Sebut Semua Obat untuk Covid-19 Masih dalam Uji Klinis

Penny mengatakan, isu kemandirian dan akses terhadap obat dan vaksin menjadi sangat penting pada masa pandemi Covid-19.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, negara-negara anggota OKI tercatat telah terinfeksi dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 12.964.809 dan angka kematian sebanyak 570.288 orang.