Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Minta Mendikbud Waspadai Klaster Covid-19 di Lingkungan Pendidikan

Kompas.com - 04/09/2020, 14:31 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mewaspadai kemunculan klaster Covid-19 di lingkungan pendidikan.

Hal ini menyusul adanya kasus positif Covid-19 sejumlah guru dan karyawan di sebuah sekolah di Kota Tangerang Selatan, Banten.

Padahal, kegiatan belajar mengajar tatap muka belum dimulai.

"Di beberapa wilayah, Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas mereka di sekolah," kata Huda dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: 7 Program Prioritas Pendidikan Mendikbud Nadiem di Tahun 2021

"Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain," lanjut dia.

Menurut Huda, munculnya klaster pendidikan di Tangerang Selatan menjadi peringatan awal bagi pemerintah bahwa sekolah-sekolah bisa jadi klaster baru penularan Covid-19.

Sementara itu, sejumlah sekolah di zona hijau atau kuning sudah diizinkan untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka.

"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka," ujar Huda.

Baca juga: Nadiem: Prioritas Utama Kami Anak Bisa Kembali Sekolah dengan Aman

Selanjutnya, Huda mendorong Kemendikbud terus menyempurnakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Ia berharap anggaran pemerintah untuk memberikan kuota kepada siswa dan guru dapat terlaksana dengan baik.

"Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik," tutur dia.

"Dengan demikian, para siswa, guru, maupun orangtua bisa mendapatkan kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan dana subsidi pembelian pulsa selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung," lanjut Huda.

Baca juga: Ada Siswa Tidak Bisa Belajar Online, Sekolah Ini Gelar Belajar di Luar Ruangan

Diberitakan, pemerintah Kota Tangerang Selatan menyebut, telah muncul klaster baru pasien Covid-19 dari sektor pendidikan.

Hal itu diketahui setelah ditemukan sejumlah guru dan karyawan di salah satu sekolah di Tangsel yang positif Covid-19.

"Bisa dibilang kini muncul klaster pendidikan, walaupun sekolah itu belum dibuka," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2020).

Benyamin mengatakan, tercatat ada 15 guru dan karyawan sekolah yang terinfeksi Covid-19. Dua di antaranya diketahui sudah sembuh setelah mendapatkan perawatan.

Baca juga: Klaster Industri Jadi Ancaman, Ridwan Kamil Wajibkan Pekerja Pabrik Isi Buku Harian

Kendati demikian, Benyamin enggan menjelaskan lokasi penyeberan dan jumlah guru yang terinfeksi virus corona tipe 2. Dia hanya memastikan tidak ada siswa di sekolah tersebut yang tertular Covid-19.

Hal itu karena kegiatan pembelajaran tatap muka memang belum dilakukan dan hanya guru beserta karyawan yang sudah beraktivitas di sekolah.

"Yang memang terkena Covid-19 sudah 15. Hari ini dua sembuh, hasil swab terakhirnya negatif Covid-19," kata Benyamin.

"Tetapi memang ini menjadi klaster baru di kita, dan ini harus kita perlu cermati betul," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com