Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Laporan Pentagon AS, Menlu: Indonesia Tak Bisa Dijadikan Basis Militer Negara Mana Pun

Kompas.com - 04/09/2020, 12:15 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi pangkalan militer negara mana pun, termasuk China.

Hal itu ia katakan terkait laporan tahunan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang menyebut China tengah mempertimbangkan membangun fasilitas jaringan logistik di kawasan Asia dan Afrika.

"Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," kata Retno melalui telekonferensi, Jumat (4/9/2020).

Dilansir dari Kompas.tv, laporan tahunan Pentagon menyebutkan, China berencana membangun fasilitas logistik untuk militer di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Baca juga: Pentagon: China telah Memiliki Kekuatan Angkatan Laut Terbesar di Dunia

Dalam laporan 200 halaman yang disampaikan pada Selasa (1/9/2020) itu disebutkan beberapa negara yang akan dijadikan pangkalan logistik oleh China.

Negara-negara itu yakni Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Uni Emirat Arab, Kenya, Syecelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Laporan Pentagon juga menyebutkan, pangkalan yang ada di Djibouti, Afrika Timur, untuk kepentingan China di Pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja.

Baca juga: India Blokir 118 Aplikasi Buatan China, Termasuk PUBG

Selain itu, kemungkinan jangkauan ke Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Rencana itu dinilai Pentagon bisa mengganggu operasi militer AS dan berpotensi melancarkan serangan China ke Amerika Serikat.

"RRT kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan tambahan fasilitas logistik militer luar negeri untuk mendukung angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan tahunan Pentagon yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahanan AS, Selasa (1/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com