Pendaftaran Peserta Pilkada, Mendagri: Bakal Paslon Cukup Didampingi Tim Kecil

Kompas.com - 04/09/2020, 10:02 WIB
Mendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, para bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah sebaiknya didampingi tim kecil saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020.

Tito mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan yang menyebutkan pendaftaran bakal paslon hanya dihadiri orang dalam jumlah terbatas.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Baca juga: Ini yang Harus Diketahui tentang Pendaftaran Calon Pilkada 2020 pada 4-6 September

Sebagaimana tertuang pada Pasal 49 Ayat 3, dinyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh:

a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau

b. Bakal pasangan calon perseorangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bakal paslon cukup didampingi tim kecil saja, yang terdiri atas perwakilan parpol pengusul dan petugas yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Jumat (4/9/2020).

"Bakal paslon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah yang besar, tidak menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa," tuturnya.

Kemudian, apabila ingin mempublikasikan proses pendaftaran, dapat menggunakan media massa atau secara virtual.

Baca juga: Paslon Wajib Swab Test Sebelum Daftar Pilkada, Ini Aturannya...

Menurut Tito, hal itu juga telah diatur dalam Pasal 50 dalam PKPU Nomor 10, yang berbunyi:

"KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing."

Sebagaimana diketahui, pendaftaran bakal paslon kepala daerah dimulai pada hari ini hingga Minggu (6/9/2020) pukul 24.00 waktu setempat.

"Maka kepada para bakal paslon kepala daerah patuhilah PKPU," kata Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan, bakal paslon kepala daerah hanya boleh melakukan pengumpulan massa satu kali selama masa kampanye Pilkada 2020.

Baca juga: Pendaftaran Pilkada Dibuka Hari Ini, Paslon Diminta Batasi Arak-arakan

Pengumpulan massa pun hanya diperbolehkan diikuti 100 orang saja.

"Pengumpulan massa dibatasi hanya 100 orang. Itu pun dibatasi satu paslon (melakukan) satu kali dan itu pun juga dengan menjaga jarak," ujar Tito dalam rapat koordinasi bersama BPKP, APIP dan pemda yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri, Kamis (3/9/2020).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.