Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2020, 21:15 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambut baik dicabutnya gugatan hukum atas kebijakan asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (3/9/2020).

Yasonna mengatakan, dengan dicabutnya gugatan itu, pihaknya dapat fokus mengatasi dampak pandemi Covid-19 di lingkup Kemenkumham.

"Sudah waktunya kita move on dari urusan gugatan asimilasi dan mengalihkan energi yang sebelumnya dipakai untuk mengurusi gugatan ini pada pelaksanaan tugas serta fungsi Kemenkumham lainnya demi melayani publik secara maksimal," kata Yasonna dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: 23 Napi Lapas Semarang Dapat Asimilasi, Tak Boleh Keluar Rumah

Yasonna menuturkan, sejak awal ia meyakini gugatan kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan, kebijakan itu diambil dengan alasan kemanusiaan guna mengurangi jumlah penghuni penjara agar meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Syarat perdamaian yang diajukan penggugat, seperti dibukanya ruang komunikasi untuk memberikan saran terkait asimilasi serta pengetatan syarat pelaksanaan program, juga sudah kami terapkan tanpa diminta sekalipun," kata Yasonna.

Pihak Kemenkumham menyatakan, Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PN. Sukt dan memerintahkan Panitera Pengganti PN Surakarta untuk mencoret perkara itu dari daftar register yang disidangkan.

Sebelumnya, Yasonna digugat ke PN Surakarta terkait kebijakan asimilasi dan intgrasi kepada para narapidana dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

Baca juga: Dapat Asimilasi Covid-19, Reza Bukan Akhirnya Bebas dari Penjara

Yasonna digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus, yakni Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H).

Selain Yasonna, pihak tergugat lain dalam gugatan ini adalah Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, serta Kabapas Surakarta sebagai Tergugat IV.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Nasional
Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Nasional
KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.